SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Komite Sekolah di SMAN 1 Samaturu mengancam akan mempersulit siswanya yang tidak membayar uang komite sebesar Rp 65 ribu. Bahkan ancaman juga berlaku dengan tidak diberikannya ijazah bagi mereka yang tidak melunasi uang komite tersebut. Hal itu disampaikan puluhan orangtua siswa, saat mengadu ke Komisi III DPRD Kolaka, Senin (11/9/2017).
“Bendaharanya yang bilang dalam rapat, katanya akan mempersulit murid dan juga tidak akan nanti di kasi ijazahnya kalau sudah tamat, jadi menurut kami ini memberatkan,” terang Salah Seorang Orangtua Siswa, Sumarno.
Keberatan lainnya juga disampaikan oleh Sudarman, orangtua siswa lainnya. Menurut dia, patokan uang komite setiap siswa yang dibayarkan per bulannya sangat memberatkan. “Kalau dulu hanya 60 ribu, sekarang dikasi naik 65 ribu, saat rapat banyak yang kontra kenaikan ini, karena ini memberatkan, apalagi ada ancaman seperti itu,” ujar Sudarman.
Hal lainnya ikut dikeluhkan para orangtua siswa sehubungan adanya uang sumbangan mobiler sebesar Rp 250 ribu bagi siswa yang akan belajar di sekolah itu. “Banyak sekali mau dibayar, ada lagi uang mobiler, kenapa kah harus ada itu lagi,” kata orangtua Siswa, Tajuddin.
Keberatan mereka disampaikan langsung kepada Komisi III DPRD Kolaka untuk segera ditindaklanjuti dengan membawa bukti-bukti.
Terkait aduan itu, Anggota Komisi III DPRD Kolaka, Syaifullah Khalik menyatakan akan meneruskannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara guna dijadikan perhatian khusus.
“Tadi saya sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan di Provinsi, dan mereka akan tindak lanjuti, saya kira ini memang memberatkan dan aneh karena ada ancaman tidak akan diberikan ijazah. Namun kita juga akan Kroscek kembali kepada sekolah bersangkutan,” ucap Syaifullah.
Persoalan dua tuntutan orangtua siswa itu juga disayangkan Hasbi Mustafa, selaku Anggota Komisi III DPRD Kolaka lainnya. “Ini tidak benar, ancaman tidak kasih ijazah itu sangat keterlaluan, terus ada lagi uang mobiler, mana dana BOS selama ini? Makanya ini akan kita teruskan masalah ini ke Dinas Pendidikan di Provinsi,” tambah Hasbi Mustafa.
Laporan: Mirwan/Suparman Sultan
