Iklan Clarion

Tahun Ini Korpri Mart Merata di Provinsi Gorontalo

SULTRAKINI.COM: GORONTALO – Ini bukan aji mumpung, tetapi semata demi kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan anggota Korpri. Itulah tujuan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh, yang terus mengupayakan tahun ini semua kabupaten/kota di Gorontalo sudah mengembangkan toko serba ada atau Korpri Mart.

“Mumpung saya ada di sini, saya akan terus dorong semua kabupaten/kota sudah harus ada Korpri Mart,” kata Prof Zudan, yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo.

Menurutnya, dari pada pegawai belanja kebutuhannya di tempat lain, sebaiknya mereka belanja di Korpri Mart. Hasil keuntungannya tidak lain untuk kepentingan anggota Korpri itu sendiri.

Tidak cukup begitu, bagi anggota Korpri yang mempunyai usaha produksi rumahan seperti kerajinan kain Karawo dan lainnya, barang-barangnya bisa dititipkan di toserba tersebut. “Soal modal bisa dikumpulkan dengan iuran anggota atau dengan meminjam barang-barang dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk titip jual di toko tersebut. Saya minta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengkoordinir dan merangkul pelaku UKM,” katanya memberi arahan.

Selain itu, bisa kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Gorontalo, untuk dapat menitipkan kebutuhan pokok seperti beras dan gula pasir. Dia percaya dan optimistis, jika unit usaha ini dikelola secara profesional, Korpri Mart bisa berkembang pesat dan bahkan bisa lebih maju dari Alfamart atau Indomart.

Sebab setiap perusahaan atau toko bisa maju karena ada pembelinya, untuk Korpri Mart nanti semua anggota Korpri akan diarahkan untuk membeli kebutuhan pokoknya di situ, dan itu pasti berjalan sesuai harapan.  “Langkah dan terobosan ini adalah salah satu cara sebagai upaya untuk mensejahterakan anggota Korpri,” tegasnya.

Secara nasional saat ini DPKN telah memiliki TokTok atau Toko Online Korpri yang diresmikan Presiden Joko Widodo, 29 November 2016 bersamaan dengan perayaan HUT Korpri ke-45 di lapangan Monas, Jakarta.  Ia berharap, semua PNS yang ada di Indonesia berbelanja melalui toko online ini.

Zudan pun mengajak pelaku UKM di seluruh Indonesia agar berjualan melalui toserba online Korpri. “Pengusaha UKM tidak perlu sewa kios di pasar, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar tenaga pemasaran. Biar Toko Online Korpri yang memasarkan seperti Anda membuka situs e-commerce yang sudah ada. Kalau mau beli tiket, beli saja di TokTok. Beli mobil atau motor nantinya hingga beli beras di TokTok. Sementara kebutuhan harian belinya di Korpri Mart terdekat,” kata Zudan.

Materi 5 : Pengadaan Beras Lampung Terbesar Dalam Sejarah

BANDAR LAMPUNG–Tekad Pemerintah Provinsi Lampung memperkecil pengiriman gabah ke luar Lampung mulai membuahkan hasil. Pengadaan beras di Lampung tercatat terbesar dalam sejarah, bahkan dalam beberapa bulan menempati posisi pertama dari tujuh produsen utama beras nasional.

Menurut data Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Lampung, hingga Desember ini pengadaan beras mencapai 137 ribu ton dari target 120 ribu ton. “Kami optimistis hingga akhir 2016 mampu menembus angka 140 ribu ton. Ini pencapain terbesar dalam sejarah Bulog Lampung, karena selama ini rekor penyerapan tertinggi tercapai pada 2009 sebesar 122 ribu ton,” kata Kepala Perum Bulog Divre Lampung Dindin Syamsudin di Bandar Lampung, Senin (5/12/2016).

Lompatan besar pengadaan itu, menurut Dindin, tak lepas dari tekad pemerintahan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, untuk meningkatkan produksi gabah. Sejak 2015, pemerintah pusat menargetkan kenaikan produksi gabah 1 juta ton, sehingga di akhir 2016, produksi gabah Lampung mencapai 4,2 juta ton.

Pada 2015, target pengadaan beras Lampung masih dipatok 80 tibu ton dan sering tidak tercapai, sehingga Lampung selalu jadi juru kunci dari tujuh provinsi produsen utama beras yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Namun sejak April 2016, Lampung menduduki urutan pertama penghasil beras dalam negeri. “Baru Desember ini Lampung di posisi kedua di bawah Jawa Tengah,” kata Dindin.

Dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung, menurut Dindin, berupa kebijakan Gubernur Ridho yang tidak mengizinkan gabah keluar Lampung, selain beras. “Kebijakan ini membuat aparat di lapangan berani bertindak tegas. Semakin banyak beras yang keluar, makin banyak nilai tambah yang didapat masyarakat Lampung,” kata Dindin.

Bulog juga menggandeng organisasi petani seperti Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terjun ke petani menyerap gabah. Kemudian, bersama Tim Serap Gabah (Sergab) yang dibentuk Tim Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung, dan Kedelai yang menggandeng aparat TNI agar menjual gabah ke Bulog.

Atas prestasi itu, kini Lampung menjadi pemasok rutin beras ke lima provinsi dari semula dua provinsi yakni Bengkulu dan Jambi. Kini, selain ke Bengkulu dan Jambi, beras asal Lampung dikirim ke Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, sejak September 2016.

“Pola percepatan penyaluran beras rakyat miskin atau raskin, juga turut membantu kenaikan pengadaan beras. Penyaluran raskin di Lampung kini mencapai 99%. Ini semua tak lepas dari kebijakan Gubernur Lampung yang mendorong agar Lampung lebih banyak mengirim beras daripada gabah,” kata Dindin

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.