Iklan Clarion

AMPHP Sultra Sinyalir Ada Mafia APBD Tahun Anggaran 2018

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Belum sehari Teguh Setyabudi memikul beban Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, jejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum dan Pembangunan (AMPHP), meminta kepadanya untuk menertibkan dan meninjau kembali penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018 guna menghindari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme di provinsi tersebut.

Aksi unkuk rasa AMPHP Sultra ini digelar di kantor gubernur dan kantor DPRD Sultra pada Senin (19/2/2018), tepatnya Teguh Setyabudi diberikan mandat menduduki Pj Gubernur Sultra oelh Kemendagri RI.

(Baca: Pj Gubernur Sultra Dilantik)

AMPHP Sultra meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap semua sektor pembangunan yang ada di 17 kabupaten/kota yang disinyalir penggunaan APBD tahun 2018 terindikasi adanya mafia anggaran serta terjadinya praktek KKN dalam proses lelangnya.

“Kami meminta agar kiranya meninjau dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap adanya praktek-praktek mafia yang terjadi di Sultra ini. Kami tidak menginginkan Plt Gubernur ikut terlibat menjadi atau ikut terlibat dalam praktek KKN yang kami duga ada indikasi di dalamnya,” ujar salah satu orator sekaligus Koordinator Aksi Didin saat menyampaikan orasinya.

Demonstran juga mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk mengambil langkah tepat dan cepat terhadap adanya indikasi praktek KKN di anggaran APBD 2018.

“Sekali lagi kami meminta sekaligus menghimbau kepada seluruh jajaran anggota DPRD Sultra, kiranya untuk menyikapi adanya dugaan praktek mafia dana APBD di Sultra ini karena ini bisa merugikan masyarakat,” tambahnya.

Demonstrasi yang dimulai sekira pukul 09.30 Wita tersebut, aliansi masyarakat pemerhati hukum dan pembangunan mulai melakukan orasi di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo. Berlanjut di kantor gubernur Sultra guna menyampaikan tuntutannya, namun di lokasi kedua ini, tidak ada yang bisa menerima karena sedang adanya pelantikan Pj Gunernur. Demonstran kemudian lanjutkan orasinya di DPRD Sultra.

Namun, massa aksi harus menunggu lama untuk menemui anggota DPRD Sultra, pasalnya rombongan sejumlah aksi dengan tuntutan yang berbeda juga turut melakukan demonstrasi yang berbeda. 

Mengingat tuntutan massa belum mendapatkan respon dari pejabat Pj Gubernur Sultra, mereka mengagendakan kembali berorasi dengan tuntutan sama pada 20 Februari 2018.

Laporan: Hasrul Tamrin

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.