SULTRAKINI.COM: BUTON – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buton Tahun 2018 diprediksi meningkat hingga Rp Rp 805.707.179.135,00 atau 9,4 persen dibandingkan APBD reguler 2017 yang hanya mencapai Rp 756.946.736.278,00.
“Hal itu tertuang pada rancangan APBD Buton 2018,” kata Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buton, Amal saat dikonfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (4/12/2017).
Diungkapkan, peningkatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 789 miliar, meningkat Rp 47 miliar dari tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan hanya mencapai Rp 747 miliar. Selain itu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp 196 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 4 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 156 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) 424 miliar, Dana insentif Daerah (DID) Rp 36 miliar, dan Dana Desa Rp 63 miliar.
“Sehingga tahun 2018 nanti, Pemda Buton akan menargetkan pendapatan dari hasil pajak Daerah sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan hasil retribusi daerah diproyeksikan Rp 7 miliar, kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2018, direncanakan sebesar Rp 12,9 miliar,” ungkap Amal.
Meski demikian, lanjut dia, rancangan APBD itu sementara dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Sultra. Setelah itu pada 12 Desember 2017 akan diajukan ke DPRD Buton untuk dilakukan pembahasan. Sehingga APBD 2018 sudah dapat ditetapkan pada minggu ketiga Desember dan Februari nanti sudah dilakukan pencairan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Buton, La Bakry mengatakan pada periode kedua pemerintahannya akan lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur ibu kota Buton, Pasarwajo. Seperti pengadaan air bersih, perbaikan pelataran gedung perkantoran Takawa, penataan tempat pemakaman, dan pembangunan drainase.
Penataannya nanti, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Buton ini akan dimulai dari Kelurahan Wakoko hingga Kondowa, Kecamatan Pasarwajo. Sehingga dalam kurung waktu tiga tahun, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Kabupaten Buton mulai nampak, layaknya ibu kota kabupaten pada umumnya.
“Tidak hanya itu, kita juga akan tuntaskan sisa pembangunan yang belum selesai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lalu,” terang La Bakry.
Laporan: La Ode Ali
