SULTRAKINI.COM: KONAWE – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jahiuddin akhirnya buka-bukaan terkait kondisi anggaran Kabupaten Konawe yang hingga kini banyak dikeluhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam sebuah dialog bersama sejumlah kepala desa se-Kabupaten Konawe, Jahiuddin membeberkan jika kondisi kas daerah sejak ia dilantik beberapa waktu lalu cukup memprihatinkan. Itulah yang menurutnya, menyebebkan banyaknya kegiatan yang tak terlaksana di SKPD.
Ia mengungkapkan, transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Pemda Konawe senilai Rp59 Miliar. Sebanyak Rp29 Miliar diantaranya dipakai untuk gaji pegawai dan anggota DPRD Konawe.
Tahun ini, karena ada instruksi dari presiden tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibebankan kepada APBD, maka Pemda Konawe pun akan memakai DAU tersebut untuk menalanginya. Total dana THR yang akan dibayarkan senilai Rp28 M.
Alhasil, sisa dana DAU setelah pembayaran gaji pegawai dan THRnya kurang lebih tinggal Rp2 Miliar. Sementara di sisi lain, kepala desa dan aparatnya menuntut agar honor caturwulan pertama 2018 dicairkan.
“Kalau honor desa dibayarkan itu jumlahnya ada Rp22 M. Tidak cukup untuk kondisi saat ini,” jelasnya.
Saat ini pun pihaknya masih menunggu Pendapatan Asli Daerah (PAD), semisal pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB yang diterget dapat dikejar secapatnya adalah IMB di PT. VDNI yang jumlah taksirannya mencapai belasan hingga dua puluhan miliar.
Jahiuddin juga turun menyinggung utang pembangunan RS yang juga dibebankan kepada APBD Konawe yang juga tidak bolah ditunggak. Dan yang paling menguras keuangan daerah juga salah satunya adalah anggaran Pilkada.
“Jadi keuangan kita insya Allah akan kembali normal pasca Pilkada nanti,” tandasnya.
Laporan: Mas Jaya
Editor: Habiruddin Daeng
