SULTRAKINI.COM: BUTON – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton, hingga kini belum mengantongi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa tahun 2016. Laporan itu, serentak belum diserahkan setiap desa di Kabupaten Buton.
“Jika sampai akhir Maret ini belum masuk, kami akan menjemput itu disetiap desa untuk memastikan laporan harus ada pada kita,” kata Kepala DPMD Kabupaten Buton, Alimani, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (07/03/2017).
Diprediksikan keterlambatan hal tersebut, disebabkan para kepala desa memiliki waktu singkat untuk menyelesaikan laporan semester II di 2016 yang berlangsung Akhir Desember 2016. Akibatnya, jika memasuki April 2017 belum juga dirampungkan pihak DPMD tidak bisa mencairkan DD tahap I tahun 2017 di 83 desa Kabupaten Buton.
“Sehingga untuk menyelesaikan LPJ di bulan Maret, ini memang bagi kepala desa ada kerepotan dalam mengelola dengan tenggang waktu yang demikian sempit,” ujarnya.
Keterlambatan laporan rupanya tidak disertai konsekunsi. Kebijakan dari pemerintah pusat, sebatas memberikan teknis pengelolaan keuangan negara dari sumber APBN tersebut.
“Yang jelas kita berharap, dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan di desa itu sendiri,” harapnya.
Sepanjang 2017, Pemda Buton mendapatkan DD dari APBN senilai Rp 65.701.228.000.
