Insentif dan Honor Tenaga Kesehatan PKM Kulisusu Tak Jelas

SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – Pegawai Puskesmas Kulisusu bersama tenaga honorer terpaksa “gigit jari”. Pasalnya, insentif bulanan makin tak jelas rimbanya. Demikian juga dengan tenaga magang yang belum gajian selama enam bulan.

Tersiar kabar bahwa akan dibayarkan pada perubahan anggaran nanti. Namun itu belum cukup, karena sampai hari ini belum ada garansi dari DPRD Butur, selaku lembaga yang memiliki hak budget. 

Bukan hanyaitu,  seluruh honorer Puskesmas Kulisusu belum ada yang menerima SK bupati. Jika persoalan ini tidak secepatnya dituntaskan, maka harapan untuk mendapatkan honor di perubahan anggaran semakin tipis. 

Masalah yang dialami pegawai dan honorer Puskesmas Kulisusu ini sudah didengar Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Butur. Lembaga yang selama ini memperjuangkan nasib para perawat angkat suara.  

Ketua PPNI Butur, Sumarsin Hasan mengatakan, masalah yang terjadi di Puskesmas Kulisusu sudah diterima PPNI. Persoalannya, insentif pegawai dan honor tenaga magang tidak masuk dalam data pengimputan.  Sehingga anggarannya tidak ada dalam DPA. 

Olehnya itu, sambung Sumardin, pihaknya sudah menyampaikan kepada dinas terkait agar diusulkan dalam APBD perubahan. “Kita sudah usulkan supaya dibayar diperubahan,” kata Sumardin saat ditemui di Sekretariat Daerah, Jumat (9/6/2017).

Bagaimana dengan honorer RSUD yang bernasib sama, yakni belum menerima gaji? Sumardin menjelaskan, belum ada laporan dari rumah sakit terkait persoalan ini.  Secara kelembagaan belum ada laporan masuk ke PPNI. 

“Kalau Puskesmas sudah kami terima, tapi RSUD belum.  Justru, kabar ini baru kami dengar,” ujarnya. 

“Saya kira tetap kami kawal yang namanya untuk kesejahteraan anggota PPNI. Kalau memang mereka mau turun sampaikan aspirasi, mari kita turun,” tambahnya. 

Anggota DPRD Butur, La Ode Abdul Manan Ganiru mengatakan, dalam pembahasan APBD 2017 lalu, insentif tenaga kesehatan masuk dalam usulan. “Anggarannya ada.  Kami yang bahas saat saya masih ketua komisi III DPRD butur, ” paparnya. 

Harusnya, persoalan ini tidak terjadi. Mengingat,  tenaga kesehatan Puskesmas Kulisusu ini merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

“Mereka tidak mengenal hari libur. Bahkan 1×24 stand by, karena Puskesmas ini ada rawat inapnya,” tuntas ketua Komisi I DPRD Butur ini.


Laporan: Harto Nuari

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.