SULTRAKINI.COM: KENDARI – Yayasan Rumpun Perempuan Sultra (RPS) yang bersinergi dengan Program Maju Perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan (MAMPU) di Kota Kendari menilai, upaya pemberantasan kemiskinan di kota ini belum maksimal.
Hal ini diketahui berdasarkan laporan Kelompok Konstituen disejumlah kelurahan binaan RPS, bahwa masih ditemukan masyarakat kategori miskin di Kota Kendari yang kurang mendapat penanganan dari pemerintah.
Hal ini disebabkan kesalahan dalam proses pendataan masyarakat miskin oleh pemerintah, serta dalam penyusunan database tingkatan kesejahteraan, seperti kategori sejahtera, sedang, kurang sampai kategori tidak sejahtera.
\”Ada yang salah dalam proses pendataan warga miskin (Kendari). Setiap kelurahan ada banyak,\” kata Project Officer Program MAMPU, Alexander.
Kelompok konstituen merupakan kelompok perempuan di kelurahan, yang dilatih mengenal permasalahan dilingkungannya, serta menyelesaikan masalah dengan melibatkan instansi dan bekerjasama dengan media sebagai transparansi. Salah satu tujuan program ini, yakni peningkatan akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah.
\”Kebanyakan perempuan anggotanya, karena tema MAMPU kebanyakan permasalahan perempuan,\” jelasnya.
Salah satu contoh permasalahan masyarakat kategori miskin di Kota Kendari yakni, terkait penerimaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pihaknya mendata di 4 bulan terakhir tahun 2016, sebanyak 415 warga di 4 kelurahan, Kecamatan Abeli belum memiliki kartu jaminan tersebut. Bahkan sejumlah keluarga miskin lainnya, sama sekali tidak memiliki kartu jaminan, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.
\”Orang-orang di 4 kelurahan itu kita usulkan ke pemerintah sebagai penerima Jamkesda,\” ucapnya, yang juga menjabat di Bidang Data, Media dan Publikasi di RPS.
Dari data RPS, hingga saat ini, sejumlah masyarakat miskin di Kelurahan Watubangga, Dapu-Dapura dan Kelurahan Watulondo belum mendapatkan perhatian pemerintah kota Kendari.
