SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Lebih sebulan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Wakatobi, Abdul Rahim tidak berkantor, akibatnya ratusan berkas pengurusan dan dokumen penting terkait kependudukan tertumpuk dan nyaris berdebu di mejanya.
Selama ketidakhadiran Kadis, pelayanan di kantor ini nyaris lumpuh total, sebab sejumlah dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain sejenisnya terpaksa tidak bisa diselesaikan dengan segera karena harus menunggu dokumennya ditandatangani Kadis.
Lebih mirinya lagi, meski telah sebulan berlalu hingga kini belum ada kepastian kapan ratusan berkas tersebut selesai ditandatangani.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekretaris Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Wakatobi, Muhammad Kamil mengaku tidak bisa berbuat banyak. Bahkan ia juga mengakui pihaknya kerap diprotes oleh masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.
“Kalau seandainya sekdis bisa menandatangi sudah lama saya ambil ahli. Tapi, kan kecuali pak kadis yang punya kewenangan,” katanya.
Ia juga menjelaskan, alasan pimpinannya itu (Kadis) tidak berkantor karena masih mengurus SK Kementrian di Jakarta. “Pak kadis saat ini masih kantongi SK bupati sementara, kan yang kita dengar kita ini sudah vertikal. Karena itu sekdis dan seluruh kabid sudah harus kantongi SK menteri ini,” ungkapnya.
Diungkapkannya berdasarkan komunikasinya via telepon seluler, kemungkinan kadis akan kembali pada Juli 2016. Tak hanya kadis yang kerap meninggalkan kantor untuk pengurusan SK ini, Muhammad Kamil juga mengaku dirinya diminta untuk ke Baubau untuk mengirimkan berkas yang segera harus ditandatangani.
“Kita sudah beberapa kali disuruh oleh Kadis untuk mengirim berkas ke Baubau untuk ditandatangani di Baubau, kemungkinan Pak Kadis sudah di Baubau,” ucapnya.
Atas terganggunya pelayanan masyarakat di Kantor Dukcapil ini, salah seorang warga dari Kecamatan Tomia Timur, Rudin (38) mengaku kecewa dengan pihak Dinas. Sebab Ia telah menunggu dokumennya sejak satu bulan lamanyadan sudah beberapa kali ia bolak-balik ke Dinas namun tidak ada kejelasan dari pihak Dinas.
