SULTRAKINI.COM: KENDARI – Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong pembentukan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sultra yang belum terbentuk. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), seharunya dalam tempo 2 tahun sejak 2010, seluruh KI Provinsi sudah harus terbentuk.
Diungkapkan, Ketua KIP, Abdul Hamid Dipopramono, dalam mendorong pembentukan KI Sultra maka KIP mengadakan diskusi publik Rabu (1/6/2016) di salah satu hotel di Kendari, yang dihadiri komisi I DPRD Sultra serta para undangan dari perwakilan NGO.
Menurutnya, usai kegiatan diskusi publik, KIP aka melaksanakan audiensi dengan anggota DPRD Sultra agar segera melakukan fit and proper test terhadap calon anggota komisioner KI Sultra. Selain itu, KIP juga melakukan audiensi ke Gubernur Sultra untuk memberikan dorongan kepada Pemprov agar segera menyerahkan nama calon anggota KI Sultra untuk uji kelayakan oleh DPRD.
\”Penekanan kepada gubernur dan DPRD Sultra untuk mendorong pembentukan KI Sultra, agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan yang dapat menimbulkan masalah, seperti di Kalimantan barat yang mengakibatkan, tersendatnya proses pembentukan KI provinsi hingga bertahun-tahun, begitu juga terjadi di Papua Barat yang mengendap selama satu tahun di Pemprov sehingga dewan setempat tidak bisa melaksanakan fit proper test,\” katanya.
Abdulhamid juga menjelaskan, berkat upaya KIP mendorong pembentukan KI di Papua Barat. Pada awal april 2016 di Manokwari, Gubernur Papua Barat menyanggupi segera mengukuhkan komisioner KI Provinsi setelah menjalani fit and proper test.
Diharapkan, Pemprov Sultra juga melakukan pembentukan panitia seleksi calon anggota KI dan KIP akan terus mendorong dengan melengkapi pemahaman untuk percepatan keterbukaan informasi publik pada masyarakat Sultra, termasuk kepada legislatif, eksekutif, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh mengatakan, perekrutan calon KI Sultra yang akan dilaksanakan, rencananya tim seleksi akan mengundang tokoh yang kompoten dalam persiapan seleksi KI Sultra.
Pelaksanaan, direncanakan pada bulan November 2016. DPRD menginginkan penyeleksian dapat diupayakan tuntas di Agustus 2016, agar calon KI Sultra yang terpilih bisa membuat program kerjanya dalam satu tahun anggaran ke depan. Sehingga begitu dilantik pada akhir november 2016 nanti, sudah ada persiapan kegiatan program kerjanya.
\”Kami sepakat bahwa tim seleksi harus memilih orang yang mempunyai kreditas dan standar lolos dalam Passing Grade terhadap dari penilaian KIP maupun DPRD Sultra,\” ujar Abdurahman Shaleh ditemui SULTRAKINI.COM, Rabu (1/6/2016).
Menurutnya, DPRD Sultra juga sepakat dalam perekrutan KI Sultra harus transparan dalam menyelaksi calon KI Sultra nantinya.
