SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sultra menunjukkan peranannya untuk ikut membangun masyarakat cerdas hukum, dengan melaksanakan penyuluhan hukum serentak (Luhkumtak).
Program bertema \”BerkePASTIan Hukum\” ini diadakan serentak seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah peserta kurang lebih 1 juta orang yang berasal dari pelajar dan warga binaan/tahanan lapas rutan, serta kelompok masyarakat.
Di pusat, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo di istana negara. Sedangkan di Sultra, dibuka oleh Wakil Gubernur Saleh Lasata.
\”Penyuluhan hukum serentak ini melibatkan 20 ribu pegawai di 33 Kanwil KemkumHAM, serta organisasi bantuan hukum terakreditasi yang ada pada masing-masing wilayah,\” terang Kakanwil KemkumHAM Sultra, Ilham Djaya, Kamis (28/1/2016).
Di Sultra, pelaksanaan Luhkumtak di 84 titik yang tersebar di enam kabupaten dan kota, dengan target peserta sebanyak 10.063. Diantaranya Kota Kendari sebanyak 2.821 orang, Baubau 1.625, Kabupaten Muna 1.279 orang, Kolaka 1.445, Konawe 1.393, dan Wakatobi sebanyak 1.500 orang.
\”Penyuluhan hukum serentak dilaksanakan guna mewujudkan kemanfaatan hukum yang berkepastian,\” tegas Ilham Djaya.
Kata dia, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang menjadi tujuan paling menjanjikan, karena potensinya sangat luar biasa. Tidak hanya penduduknya yang berjumlah besar, tetapi juga sumber daya alamnya yang menggiurkan.
\”Karena itu, kita harus memperkuat kompetensi, agar mampu berprestasi sehingga menjadi pemenang dalam kompetisi. Paling tidak di negeri sendiri,\” ujar Ilham Djaya saat ditemui usai penyuluhan hukum serentak, Kamis (28/1/2016).
Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam dua metode, yakni secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, yakni memberikan penyuluhan hukum kepada peserta yang didalamnya dipaparkan tentang MEA. Sedangkan secara tidak langsung, memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyuluhan seperti facebook, twitter, dan instagram.
\”Minimal pelajar kita mengetahui apa itu MEA dan yang lebih penting dia mengerti apa yang perlu dipersiapkan, dan tidak perlu terlalu teoritis,\” ungkapnya.
Sementara itu untuk pengawasan orang asing, tahun ini dijadwalkan 10 kali operasi gabungan yang sudah terprogram. Berdasarkan data, saat ini kurang lebih 6000 orang asing yang berada di Sultra.
Wagub Sultra, Saleh Lasata mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar peringkat ke-5 dunia, merupakan suatu kepercayaan apabila Indonesia ikut berbagai kegiatan yang menyangkut bidang stabilitas, politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.
\”Karena itu kita mengenal MEA yang mengikat beberapa negara ASEAN untuk bersepakat menyelenggarakan kegiatan ekonomi secara bersama-sama,\” ujar Saleh Lasata saat pembukaan Luhkumtak Sultra.
Editor: Gugus Suryaman
