SULTRAKINI.COM:BUTON- Kepemimpinan Samsu Umar Abdul Samiun SH sebagai Bupati Buton, mulai tengah digoyang isu miring. Isu yang melanda kepemimpinan di tahun ketiganya ini, mulai seputar pembangunan yang dianggap pemborosan anggaran, hingga safari politik DPD PAN Buton.
Soal pemborosan anggaran, duetnya bersama La Bakry diterpa isu miring seputar pembangunan Gedung Takawa, di Kecamatan Pasarwajo. Gedung ini, rencanannya akan digunakan sebagai pusat pelayanan pemerintahan satu pintu. Namun, isu ini dibantah dengan tegas oleh Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun SH yang akrab disapa Umar Samiun.
\”Jadi isu yang beredar dimasyarakat bahwa saya membangun Gedung Takawa sebagai pemborosan anggaran itu tidak benar,\” tegasnyasaat membawakan sambutan pada acara hari ulang tahun Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Jumat malam (25/3/2016).
Dikatakannya, pemindahan pusat pelayanan di Takawa merupakan program yang sangat terukur dan berkesinambungan untuk kepentingan daerah yang bermuara pada kepentingan masyarakat.
\”Jadi bukan membuang-buang biaya, karena program yang kita canangkan betul-betul terukur dan berkesinambungan dan insyaallah untuk kepentingan daerah, dan bermanfaat untuk masyarakat, nanti dalam pertanggungjawaban itu saya akan sampaikan secara keseluruhan kenapa kita sampai pindah kesana (Takawa red),\” jelasnya.
Ketua DPD PAN Buton ini, mengungkapkan, selama kurun waktu 3 tahun memimpin Buton bersama wakilnya Drs.La Bakry M.Si, sudah membangun dan melakukan pembenahan disejumah jalan, baik jalan poros yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ataupun Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
\”Kita juga sambung dengan jalan-jalan pertanian dalam rangka mengakses distribusi pangan diwilayah masing-masing, bahkan sampai dengan SP-SP insyaallah Tahun 2017 semuanya sudah bisa di aspal, jadi jika saya dibilang pemborosan itu tidak,\” ungkap calon incumbent yang bakal bertarung di Pilkada Buton 2017 mendatang ini.
Pasangan La Bakry ini mengaku bahwa dia (Umar Samiun red) yang mungkin satu-satunya Bupati di Indonesia yang tidak pernah menggunakan anggaran perjalanan dinasnya. Sebab, menurut dia, anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang kurang lebih Rp70-80 juta per sekali jalan tersebut akan lebih besar manfaatnya jika digunakan untuk pembangunan yang lain.
\”Saya sampe detik ini alhamdulillah belum pake anggaran SPPD itu, padahal itu sudah dijamin undang-undang, tapi jika saya sudah lihat lagi ini, Rp3 atau Rp 4 miliar, saya sudah reken lagi jika ini saya rem bisa diperuntukkan untuk jalan lagi, itulah yang saya pikirkan, dan jika saya berpikir seperti itu mana mungkin saya boros, saya boros jika pake uang pribadi saya,\” bebernya.
Ia juga menepis isu yang selama ini beredar bahwa dirinya selama keluar daerah, baik itu ke Pilkada Wakatobi dan Buton Utara Tahun 2015 lalu, selalu menggunakan uang Pemda, itu juga dengan tegas dibantah Umar Samiun.
\”Karena ada isu lagi bahwa bupati itu kemana-mana, di Pilkada Wakatobi ataupun Buton Utara dia pake uang APBD, ini saya pikir ya, dia pikir uang APBD itu sama dengan uang yang ada dilemari kita, tinggal comot begitu saja,\” ketusnya.
\”Itu yang jaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rp75 saja dia (BPK red) dia suruh kita kasih kembali, dan tidak mungkin saya bawa uang itu untuk yang macam-macam, insyaallah saya masih punya moralitas yang tegak berdiri dalam hati saya ini,\” tandas Umar Samiun.
Editor : Taufik Qurahman
