Iklan Clarion

DPRD Butur Bakal Bahas APBD 2017 Secara Maraton

SULTRAKINI.COM: BUTUR – DPRD Buton Utara (Butur) bakal kerja maraton untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2017. Sebab, draf KUA/PPAS-nya hingga kini belum dibahas oleh dewan.

Informasi yang dirangkum media ini, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sudah menjadwalkan rapat paripurna penyerahan draf KUA/PPAS, Selasa (13/12/2016). Dengan sisa waktu dua pekan, mampukah para wakil rakyat ini menuntaskannya?

Ketua DPRD Butur, Muh. Rukman Basri Zakariah mengatakan, paripurna penyerahan draf KUA/PPAS APBD 2017 akan dilaksanakan, Selasa (13/12/2016). Sekaligus, dilanjutkan dengan pembahasan.

Rukman mengakui draf KUA/PPAS APBD 2017 terlambat dibahas. Tapi ia tetap optimis bisa dituntaskan sebelum akhir tahun 2016. “Kita upayakan bisa selesai. Mudah-mudahan teman-teman juga mengerti dengan kondisi ini,” kata legislator PAN ini di gedung DPRD Butur.

Soal pembahasannya nanti, kata bendahara DPD PAN Butur ini, tergantung perkembangan di dalam forum. Apakah dibagi per komisi atau tidak. “Tergantung kesepakatan teman-teman,” terangnya.

Ditempat yang sama, Sekwan DPRD Butur, Kusman Surya menuturkan, pihaknya menerima draf KUA/PPAS, Selasa (6/12/2016). Dokumen tersebut diantar salah seorang kepala bidang Bappeda, “Saya yang terima,” tuturnya.

“Insya Allah, pembahasan draf KUA dan PPAS ini bisa dituntaskan secepatnya oleh anggota DPRD,” tambahnya.

Sementara anggota DPRD Butur, La Ode Abdul Manan Ganiru mengatakan, draf KUA/PPAS terlambat dimakukan. Seharusnya, sejak Oktober lalu sudah dibahas, sehingga Desember tinggal dievaluasi di provinsi.

“Kita juga bingung, apa yang dikerjakan eksekutif, sampai terlambat begini. Kita mau apa kalau sudah begini. Kalau tidak selesai dibahas, pasti kita dapat hukuman,” tandasnya.

Manan pesimis, APBD 2017 tidak seperti yang diinginkan semua pihak. Sebab, pembahasannya akan singkat, karena waktunya sangat mepet.

“Apa adanya kita bahas, tidak  seperti yang diinginkan semua pihak. Kita mau rasionalkan pembahasannya, tapi nanti kita lihat perkembangannya,” ungkap ketua komisi III DPRD Butur ini.

“DPRD pasti kerja maraton. Kita seperti di kandang paksa. Tapi mungkin juga Pemda sibuk dengan lembaga baru, jadi kita mau bilang apa,” tuntasnya.

Reporter: Harto Nuary

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.