SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Tim Pengaman dan Pengawal Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang dimotori Kejaksaan Negeri Kolaka mengunjungi Dinas Pendapatan (Dispenda) setempat, Rabu (24/2/2016).
TP4D yang dimotori pihak Kejaksaan Negeri Kolaka bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan tugas dan fungsinya sesuai Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015.
Kehadiran TP4D yang diketuai Kasintel Kejari Kolaka, Karimudin bersama tim diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kadaruddin dan kegiatan sosialisasi diikuti seluruh staf.
Untuk mengetahui cakupan kerja TP4D, Yusnaeni yang juga Kasidarum Kejari Kolaka memaparkan bahwa terbentuknya TP4D bertujuan untuk menghilangkan keraguan para pejabat penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan berkaitan pengelolaan keuangan.
\”TP4D ini menjadi wadah koordinasi dan konsultasi manakala terjadi keraguan dalam pengambilan kebijakan. Artinya, setiap pejabat negara diberi ruang untuk melakukan koordinasi dan konsultasi bila diperhadapkan regulasi yang bisa menimbulkan multi tafsir,\” papar Yusnaeni.
Karena itu, lanjut Yusnaeni, TP4D dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak hanya fokus pada aspek pengawasan, namun sisi lain berfungsi mengamankan para pejabat penyelenggara negara agar tidak terjerat tindak pidana dalam penggunaan keuangan negara.
\”Semua program pembangunan harus didukung dan disukseskan. Karena itulah TP4D dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan cara persuasif dan prefentif,\” terangnya lagi.
Momentum sosialisasi tersebut, rupanya mendapat respon positif dari peserta. Sebab, dengan adanya TP4D, para pejabat pengelola keuangan negara yang selama ini digelayuti keraguan merasa memperoleh solusi.
\”Jujur saja, kami ini yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan negara setiap saat menghadapi keraguan dengan berbagai macam regulasi yang ada. Bahkan secara pribadi, saya berpikir lebih baik saya pensiun dini saja daripada berhadapan dengan dinamika dan sistem yang ada sekarang ini. Banyak contoh kasus, bawahsn yang berbuat kesalahan, tapi atasan yang kena resikonya,\” keluh Kadaruddin.
Namun begitu, kata Kadaruddin, dengan adanya TP4D dianggap sebagai terobosan besar utamanya mengikis keraguan para pejabat negara dalam mengambil kebijakan.
Dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta. Karimudin menjelaskan bahwa kini pejabat penyelenggara negara tak perlu lagi dihantui rasa ragu.
\”Sebenarnya kita perlu ragu atau takut selama kita menjalakan tugas sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Dan, kini ketika diperhadapkan dengan soal regulasi silahkan dikonsultasikan ke TP4D. Tapi kami tekankan jangan sudah terjadi penyimpangan baru dikonsulkadikan. Kalau itu terjadi tentu tidak ada lagi istilah konsultasi tapi yang bersangkutan harus diperiksa,\” tandasnya.
Karimudin mengatakan untuk mensosialsasikanTP4D, pihaknya akan mengunjungi semua SKPD lungkup Pemda Kolaka.
\”Kami jadwalkan semua SKPD akan dikunjungi. Waktunya sisa diatur saja,\” kata Karimudin ditemui usai sosialisasi.(B)
Editor: Gugus Suryaman
