Kominfo Konawe Ajukan Pemerataan Jaringan di Konawe ke Kemenkominfo RI

  • Bagikan
Kepala Dinas Kominfo Konawe, Muh Akib, menyerahkan dokumen daerah blank spot di Kabupaten Konawe kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kamis (14/9/2023). (Foto: Ist)
Kepala Dinas Kominfo Konawe, Muh Akib, menyerahkan dokumen daerah blank spot di Kabupaten Konawe kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kamis (14/9/2023). (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: KONAWE – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe, Muh Akib, menyerahkan dokumen terkait daerah blank spot di Kabupaten Konawe kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kamis (14/9/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Muh Akib menyampaikan harapannya agar semua wilayah di Kabupaten Konawe bisa terbebas dari masalah blank spot. Blank spot adalah daerah yang tidak memiliki akses atau cakupan sinyal telekomunikasi yang memadai, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengakses layanan internet.

“Jadi hari ini kami telah menyerahkan dokumen terkait daerah blank spot Kabupaten Konawe kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Itu berlangsung di ruang kerja pak Menteri Kominfo,” ujar Muh Akib melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/9/2023).

Muh Akib menjelaskan pentingnya upaya untuk mengatasi blank spot di daerah tersebut, karena konektivitas yang baik menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan terbebasnya daerah blank spot, diharapkan masyarakat Konawe dapat menikmati akses yang lebih baik ke layanan telekomunikasi dan internet.

“Pertemuan ini juga menjadi wadah bagi Kabupaten Konawe untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut. Harapan besar terletak pada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa daerah-daerah blank spot dapat terhubung dengan baik ke jaringan telekomunikasi nasional,” jelasnya.

Dalam upaya ini, kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Konawe dalam hal akses informasi, komunikasi, dan layanan digital.

Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya atau ikhtiar Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dalam pemerataan jaringan internet di seluruh pelosok di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kery menilai, kebutuhan akan digitalisasi sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Apalagi, arus teknologi dan informasi semakin deras di abad ini. Pemerataan penyediaan fasilitas internet di Konawe menjadi sangat penting, terutama pada wilayah pelosok.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa telah berkomitmen menuntaskan tantangan itu. Salah satunya, dengan terus membangun infrastruktur telekomunikasi di desa. Termasuk, mendirikan tower Base Transceiver Station (BTS) lewat dukungan pemerintah pusat.

Bupati Kery mengatakan, dalam rangka pemerataan aksesibilitas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe telah mendorong pembangunan BTS untuk sarana komunikasi di 6 wilayah kecamatan. Kata dia, 6 wilayah tersebut sangat minim dari aspek pemenuhan layanan komunikasi. Baik itu sinyal telepon maupun jaringan internet. Contohnya di Kecamatan Latoma dan Routa. Dengan demikian, pembangunan tower BTS di wilayah pelosok dapat mengatasi persoalan layanan digitalisasi di Konawe.

“Bahkan Kecamatan Routa telah berhasil kita dorong percepatannya untuk memperoleh layanan listrik oleh PLN. Sehingga, masyarakat Routa yang selama ini belum merasakan layanan internet dan listrik, kini telah memperoleh layanan tersebut sebagaimana mestinya,” ujar Bupati Kery, dilansir dari Kendaripos.Fajar.Co.Id pada Selasa, 13 Juni 2023 lalu.

Mantan Ketua DPRD Konawe itu menuturkan, penyediaan jaringan internet di wilayah pelosok, bisa menjadi jalan masuk untuk membuka keterisolasian. Menurut Bupati Kery, hal itu tentunya akan berdampak positif bagi wilayah tersebut. Tersedianya jaringan internet pun bisa digunakan untuk mengangkat potensi daerah tersebut. Misalnya, hasil pertanian, perkebunan, pariwisata dan lain sebagainya.

“Kalau pemerintah desa (pemdes) mau, sebenarnya bisa dianggarkan di Dana Desa (DD) untuk memasang tower internet. Biayanya tidak begitu mahal, bisa disisihkan dari DD,” imbuh Bupati Kery. (Adv)


Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan