SULTRAKINI.COM: KONAWE – Merespon aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat beberapa hari lalu tentang pembangunan jalan di Desa Labotoy, Kecamatan Kapoiala, tak kunjung selesai dilaksanakan, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba turun langsung di lokasi pembangunan jalan pada Sabtu, 28 Oktober 2023.
Kunjungan Penjabat Bupati tersebut guna untuk memastikan langsung proses pembangunan jalan sekira 3 kilometer di Desa Labotoy sampai Kantor Camat Kapoiala yang telah dilaksanakan, namun dalam proses pengerjaannya terhenti atau putus kontrak.
Dalam proses pengerjaannya, jalan desa tersebut sudah memasuki tahap pembangunan hamparan material, namun tak kunjung dituntaskan atau diaspal oleh kontraktor pelaksana sebelumnya sehingga menimbulkan banyak debu yang mengganggu pencemaran. Atas hal ini masyarakat menginginkan agar proses pembangunan segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
Pj Bupati Konawe setelah melihat langsung pengerjaan tersebut berjanji akan melanjutkan pekerjaannya hingga tuntas. Namun demikian, Pj Bupati akan mengkaji terlebih dahulu permasalahan sebelumnya, kenapa proyek ini terhenti dalam perjalanannya atau putus kontrak.
“InsyaAllah pembangunan jalan ini kita akan lanjutkan, tapi kita harus minta dan menunggu dulu hasil review dari Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena persoalannya jalan ini adalah jalan yang sudah ditangani oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun lalu, hanya saja putus kontrak,” kata Harmin Ramba, di sela peninjauan lokasi.
Dia menegaskan jika hasil review BPKB memungkinkan untuk dilanjutkan dan dilaksanakan proses pembangunannya, maka akan dialokasikan anggarannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
“Kalau ini bisa dilakukan ya berdasarkan hasil review itu, kita akan tangani. Ini kan hanya butuh Rp3,6 miliar untuk meminta pembangunannya, dan inilah tujuannya kita datang meninjau hari ini,” ungkapnya.
Akan tetapi jika dalam proses review BPKB dan Inspektorat proses pekerjaan jalan tersebut belum bisa dianggarkan pembangunannya, maka ia tidak bisa berbuat lebih, karena menyangkut tanggung jawab terhadap negara.
“Ini juga berkaitan dengan persoalan hukum, jadi kita harus hati-hati. Tapi kalau bisa kita tuntaskan tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
