SULTRAKINI.COM: KONAWE – Banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi membawa dampak buruk bagi warga Konawe. Tercatat, 16 dari 29 kecamatan se-Konawe sudah terendam air dengan ketinggian bervariasi 2-3 meter. Warga terdampak banjir berjumlah 3.356 kepala keluarga (KK). 1277 KK diantaranya saat ini sudah berada di tenda-tenda pengungsian yang disediakan pemerintah setempat.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Konawe Gusli Topan Sabara, Senin (20/7), saat meninjau kesiapan armada penanggulangan banjir di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe. Bagi warga yang sudah berada di pengungsian, kata Gusli, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe sudah menyalurkan bantuan berupa selimut, tikar dan perlengkapan pengungsi lainnya. Pemkab pun akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton untuk penanganan bencana tahun 2020.
“Warga terdampak lain yang masih bertahan di rumah tetap bantu pemenuhan pangannya selama banjir,” ujar mantan Ketua DPRD Konawe itu.
Permasalahan banjir sebenarnya, kata Gusli, yakni menyangkut dampak ekonomi akibat musibah tersebut. Dari data yang diterimanya, ada 15.483 hektar lahan produktif masyarakat ikut terendam banjir. Lahan produktif itu terdiri dari areal persawahan, kebun dan areal tambak ikan milik warga. Dampak ekonomi itu tentunya semakin membuat warga terdampak banjir dirundung duka yang berlipat ganda.
“Kita bersyukur banjir belum menelan korban jiwa. Untuk taksiran kerugian kita belum hitung,” ungkapnya.
Sejauh ini, sambung Gusli Topan Sabara, kelengkapan armada yang dimiliki BPBD Konawe masih representatif untuk menunjang mobilisasi tim reaksi cepat (TRC) dalam kelancaran evakuasi warga terdampak banjir. Selain perahu karet, perahu jenis katamaran juga standby di BPBD Konawe sebanyak dua unit.
“Kalau perahu Dolphin tidak bisa diturunkan untuk evakuasi warga. Mesinnya besar, 60 PK. Medannya cocok di laut. Kalau diturunkan evakuasi, rumah warga bisa tersapu,” beber Ketua DPC PAN Konawe itu.
Gusli menambahkan, selain guyuran hujan, banjir di Konawe juga disebabkan adanya perambahan hutan (ilegal logging) di wilayah hulu Konawe. Sementara, kewenangan Pemkab Konawe terkait pengelolaan hutan tereduksi dengan keluarnya Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
“Kebijakan pengelolaan hutan sekarang ditarik ke pemprov Sultra. Sehingga, ilegal logging rawan terjadi di wilayah hulu sungai Konaweha. Belum lagi, sungai Lahambuti disebelah utara dan sungai Rawa Aopa di sebelah selatan Konawe. Air dari sungai-sungai itu semuanya mengalir melewati Konawe,” tandas Gusli Topan Sabara.
Laporan: Ulul Azmi
Editor: Habiruddin Daeng
