SULTRAKINI.COM: MUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 dalam sidang paripurna, Rabu (30 November 2022).
Anggota DPRD Muna dari partai Nasdem, sekaligus sekertaris gabungan komisi, Tarimi membacakan hasil dari catatan gabungan komisi untuk pengesahan APBD tahun 2023.
“Dari seluruh rapat komisi dewan, semua menyetujui seluruh konsep Ranperda tentang APBD Muna tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda, namun ada yang menjadi catatan menjadi anggaran prioritas yang harus diperhatikan Pemkab Muna,” ucap Tarimi dalam sidang paripurna DPRD, Rabu (30/11/2023).
Adapun bunyi catatan persetujuan dewan itu, yakni:
- Dalam Perda harus memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam menyelesaikan pembangunan tahun sebelumnya.
- Untuk menghindari penyerobotan terhadap aset, maka Pemda Muna harus menginventarisasi dan sertifikasi sehingga aset Pemda Muna itu jelas kepemilikannya.
- Memaksimalkan peralatan penyimpanan stok darah dan menambah dokter ahli bedah di rumah sakit LM. Baharuddin.
- Target pendapatan daerah yang ditargetkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.887.896.893 dapat terealisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan merampungkan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah untuk segera dibahas bersama DPRD Muna serta membangun pos PAD yang ada diperbatasan.
- Bangunan yang direhabilitasi harus memperhatikan faktor kelayakan.
- Dewan menyepakati penambahan anggaran 60 juta pada Dinas Kominfo Muna untuk biaya ekspedisi alat mediator yang dihibahkan PT Antara.
- Mewajibkan APBD tahun anggaran 2023 mengakomodir pemberian TPP.
- Bisa mencarikan solusi terkait penyertaan modal PDAM yang menjadi masalah selama ini.
Bupati Muna, LM Rusman Emba, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD telah selesai membahas APBD tahun anggaran 2023.
“Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan pembahasan APBD tahun 2023,” kata Rusman.
Orang nomor satu di Bumi Sowite itu menyampaikan, semua masalah yang menjadi catatan DPRD akan menjadi perhatian dari Pemkab Muna untuk dianggarkan tahun 2023.
Dirinya menyatakan, selama enam tahun memimpin Muna, TPP akhirnya disepakati walau ditengah APBD yang terbatas akibat Covid-19 dan refokusing, termasuk pemotongan DAU oleh pemerintah pusat.
“Kita harus menggunakan anggaran dengan skala prioritas dan TPP masuk dalam skala prioritas dalam meningkatkan kinerja ASN,” ucapnya saat berkaca dengan daerah lain di Sultra tinggal Muna yang belum menerapkan.
Ia menuturkan, persolan dokter bedah rumah sakit LM Baharudin dan pernyataan modal PDAM akan menjadi perhatian dan dicarikan solusi terbaik.
“Sudah kita bahas dengan Kadis kesehatan, semoga ada solusi secepatnya. Akan dianggarkan kembali untuk menyelesaikan masalah PDAM dengan kementerian PUPR. Jangan sampai kita one prestasi, mengingkari kesepakatan,” ungkapnya. (B)
Laporan: LM Nur Alim
Editor: Hasrul Tamrin
