SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Kepala SMAN 1 Samaturu, Firman berdalil, ancaman bagi siswa yang tidak melunasi uang komite hanya sebatas usulan komite sekolah dalam rapat komite. Pengakuan dirinya itu, dikatakan setelah aduan orangtua siswa disahuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menurunkan tim ke sekolah bersangkutan. Bersama dengan itu, Komisi II DPRD Sultra dan Komisi II Kolaka turut mendatangi sekolah bersangkutan, Kamis (14/9/2017).
“Ini cuma miss komunikasi. Sebenarnya hanya usulan bendahara komite saat rapat, terkait bagaimana siswa tahun lalu yang belum melunasi uang komite, apakah akan ditangguhkan dulu ijazahnya, dan pengurus komite menyetujui usulan itu dengan alasan supaya ada keadilan dengan yang sudah bayar. Tapi itu hanya kesepakatan komite saja, dan sampai saat ini tidak ada satupun siswa kami persulit. Kami pihak sekolah tidak akan menerapkan hal itu,” kata Firman.
Tim yang diturunkan pihak Dikbud Sultra, akan mengkaji ulang jumlah uang komite yang dibebankan kepada siswa SMAN 1 Samaturu. Kata Firman, uang yang disebut-sebut iuran komite adalah sebatas sumbangan dan tidak ada paksaan
“Sebenarnya hanya sumbangan komite bukan uang iuran komite dan tidak ada paksaan. Dan juga memang kami akan kaji ulang lagi jumlahnya, kemungkinannya akan turun dibawah 65 ribu,” ucap Firman.
(Baca: SMAN 1 Samaturu Ancam Siswa yang Tak Bayar Uang Komite)
Keluhan lainnya para orangtua siswa, yakni adanya uang sumbangan mobiler sebesar Rp 250 ribu bagi siswa yang akan belajar di sekolah itu. Firman mengakui, bahwa tindakan itu terpaksa dilakukan untuk keperluan membangun ruang belajar tambahan yang jumlah siswanya kelebihan kuota.
“Jadi memang dibebankan kepada siswa baru semuanya, karena kuota kita hanya 180 siswa dengan lima ruang belajar. Sementara jumlah siswa baru mendaftar membludak melebihi kuota. Uang mobiler itu untuk menambah dua ruang belajar, jadi semua masalah keuangannya itu semuanya dari komite, saya kepala sekolah hanya menyetujui,” tutur Firman.
Persoalan uang mobiler, pihak sekolah ternyata mendapat teguruan. Sebab, tak disertai pengajuan proposal dan rencana anggaran biaya. “Sebenarnya tim bilang tidak ada masalah hanya saja tidak disertai proposal dan RAB, tapi sebenarnya tidak ada masalah,” lanjut Firman.
Laporan: Mirwan/Suparman Sultan
