Pengurus PAN Muna Tolak Keputusan DPP Dukung Rajiun-La Pili

  • Bagikan
Beberapa pengurus DPD PAN Muna yang menolak keputusan DPP, mendukung pasangan RAPI, (Foto : LM Nur Alim/SULTRAKINI.COM)
Beberapa pengurus DPD PAN Muna yang menolak keputusan DPP, mendukung pasangan RAPI, (Foto : LM Nur Alim/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: MUNA – Beberapa pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menolak Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mengeluarkan rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung LM. Rajiun Tumada dan La Pili (RAPI) sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dipemilihan serentak 2020.

Juru bicara perwakilan dari beberapa pengurus PAN, Nurdin Hengga yang juga sebagai Bendahara DPD PAN Muna, menyatakan, menyikapi surat keputusan DPP PAN Nomor : PAN A/Keputusan/ KPU/KU127/8/2020 tentang persetujuan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna yang memberikan persetujuan kepada pasangan RAPI, dengan ini, menyatakan pengurus menolak dengan tegas surat keputusan DPP PAN.

“Sikap ini bukan tanpa alasan, kami menolak dengan pandangan, pertama, LM Rajiun Tumada dan pengikutnya, merupakan oknum yang secara sadar melakukukan pelecehan terhadap PAN dengan cara membakar, merobek, menginjak injak atribut PAN pada pemilihan Gubernur 2017 silam. Kedua, pasangan LM. Rajiun Tumada dan La Pili tidak pernah mengikuti seleksi dalam penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 2020 di PAN Muna,” ucap Nurdin saat jumpa pers, Sabtu (5/9/2020).

Dia melanjutkan, pernyataan sikap ini memiliki konsekuensi, maka kami bersedia menanggung resiko tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab.

“Pernyataan sikap ini kami keluarkan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan kami siap menanggung konsekuensi,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPD PAN Muna Muhammad Rayu Welendo juga angkat bicara, dia mengaku sangat menyayangkan keputusan DPP PAN memilih LM. Rajiun Tumda dan La Pili, karena tidak melalui mekanisme dan melakukan penzaliman terhadap partai.

“Dengan diijak ijaknya mekanisme maka kami melakukan penolakan keputusan DPP, apalagi tidakan Rajiun dan Pengurus DPD Muna Barat kala itu, melakukan penzaliman kepada PAN. Mulai dari Baju di bakar, bendera dimasukan dalam tong sampah dan ada yang menginjak injak, sungguh kasian marwah partai,” kesalnya.

Dia menerangkan, pengurus, mati-matian menjaga atribut partai dan besarkan partai, bahkan jiwa dan raga diserahkan kepada partai ini, semua aktifitas ditinggalkan demi membesarkan partai. Tapi tiba-tiba ada oyang sudah tidak menghargai itu dan menzolimi, sehingga tidak pantas untuk diberikan dukungan.

“Kami menolak keputusan DPP PAN yang memilih calon, yang menzalimi partai, seandainya jatuh kepada yang lain, kita tidak akan menolak, misalkan ke Syarifudin Udu ataupun ke LM Rusman Emba,” tegasnya.

Dia menuturkan, sebagai pengurus, pihaknya tidak akan mengikuti, walau sudah diputuskan DPP PAN, dan penuh dengan konsekuensi.

“Jika kita tetap memilih Rajiun-La Pili, maka sebagai kader PAN, sama saja kita turut menginjak injak partai. Penghianat tetap penghianat, orang yang menzalimi marwah partai, tetap menjadi musuh kami,” tegasnya.

Nama nama yang membuat pernyataan sikap, dalam menolak pasangan RAPI yaitu :

  1. Muhammad Rayu Welendo dengan Jabatan sebagai Wakil ketua DPD PAN Muna
  2. ‎Awaludin Wakil ketua
  3. ‎Mansur Yusup Wakil Ketua
  4. ‎Muhammad M. Bakri Wakil Sekertaris
  5. ‎La Ode Walit Wakil Sekertaris
  6. ‎LM Sudirman Idrus Wakil Sekertaris
  7. ‎Nurdin Hengga Bendahara
  8. ‎Sarman Wakil Bendahara
  9. ‎Solihin Wakil Bendahara
  10. ‎Tetra Wakil Bendahara
  11. ‎Bahri Suleman Ketua DPC Katobu
  12. ‎Dirman Said DPC Batalaiworu
  13. ‎La Ode Maluse ketua DPC Duruka

Sementara saat dikonfirmasi terkait beberapa pengurus yang tidak mengikuti keputusan DPP, Ketua DPD PAN Muna Ihlas Muhammad menyampaikan itu keputusan pribadi, bukan keputusan partai.

“DPD PAN Muna tegak lurus kepada keputusan partai, mendukung pasangan RAPI. Struktur partai dari atas sampai bawah siap memenangkan pasangan RAPI,” kata Ihlas.

Dia mengucapkan, pelecehan terhadap atribut partai merupakan masa lalu, yang tidak mereka ketahui, dan bukan domain mereka untuk memutuskan itu.

“Setiap kader partai yang tidak mengikuti keputusan DPP PAN, akan diberikan sanksi yang tegas,” pungkasnya. (B)

Laporan: LM Nur Alim
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan