SULTRAKINI.COM : BOMBANA – Anggota DPRD Kabupaten Bombana kembali mempertontonkan tindakan yang kurang terpuji. Hasrat untuk menunda agenda Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016 kembali terulang, dengan cara “berkomplotan” untuk tidak berkantor.
Akibatnya, sidang paripurna yang sedianya digelar Senin (10/10/2016) dengan agenda mendengarkan Pidato Bupati Bombana tentang Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBDP 2016, batal dilanjutkan akibat tidak kuorum.
Dari 25 jumlah anggota DPRD Bombana, hanya 10 anggota yang hadir. 15 diantaranya alpa alias tidak memenuhi undangan paripurna. Drama “memboikot” APBDP dengan cara tidak berkantor ini, merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, 30 September lalu paripurna dengan persoalan yang sama, sudah terjadi.
Belum diketahui pasti apa dibalik “ngambeknya” anggota DPRD Kabupaten Bombana ini. Namun berhembus wacana bahwa, upaya menghambat APBDP ini sengaja digulirkan dan erat hubungannya dengan kepentingan para elit politik di Bombana.
Lebih memiriskan lagi, batalnya paripurna kali ini seolah di desain kepentingan tertentu. Sebab DPRD punya dua agenda paripurna pada hari itu. Untuk siang hari Senin, dijadwalkan paripurna terkait penutupan masa sidang III. Anehnya paripurna penutupan masa sidang itu tampak kuorum. Namun memasuki sidang paripurna mendengarkan Pidato Bupati Bombana tentang KUA-PPAS sore harinya, aksi bolos berjamaah akhirnya terjadi.
Pantauan SULTRAKINI.COM, paripurna berlangsung pukul 14.00 Wita. Ikut dihadiri Pj Bupati Bombana Hj Sitti Saleha, Sekda Burhanuddin HS Noy, seluruh pejabat eselon dua dan tiga. Akibat tidak kuorum, sidang lalu diskorsing hingga pukul 15.30 Wita.
Namun jumlah anggota dewan tidak pula bertambah dari sepuluh. Pada pukul 16.15 wita paripurna kembali diskorsing untuk kedua kalinya selama 30 menit. Namun hingga pukul 16.45 Wita jumlah anggota dewan tidak bergeser. Pada pukul 17.00 wita. Paripurna ditunda hingga batas yang tidak ditentukan
“Harusnya pembahasan APBD-P ini sudah dibahas hari ini. Saya juga tidak mengerti kenapa banyak teman-teman yang tidak hadir. Ini sudah yang kedua kalinya,” ujar, Mudjahid yang dikonfirmasi di gedung DPRD setempat
Menurutnya, agenda pembahasan APBDP bersentuhan langsung dengan pembangunan dan hajat hidup orang banyak. “Saya juga heran dengan pemikiran teman-teman anggota dewan yang tidak hadir ini. Harusnya pembahasan seperti ini wajib dihadiri,” ujar Ahmad Mujahid.
Sementara itu, anggota DPRD Heryanto meminta peran Badan kehormatan untuk bersikap atas persoalan ini. “Badan kehormatan harus bersikap. Kalau begini terus kapan dilakukan paripurna. Kasian APBDP tersandera begini. Para anggota yang tidak hadir ini harus diketahui oleh partai politiknya dan masyarakat,” ujar Hernyanto usai paripurna.
Atas persoalan ini, Ketua DPRD Bombana, Andi Firman mengatakan, pihaknya akan kembali menjadwal pelaksanaan paripurna tersebut. Menurut dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan ke-15 Aleg yang tidak hadir, namun tidak tidak berhasil.
“Setelah mengalami skors selama satu jam dan telah kita melakukan upaya untuk menghadirkan teman yang lain, namun tidak berhasil. Karena sidang ini tidak kuorum, maka kita akan melakukan skorsing selama dua hari kedepan,” ungkap, Andi Firman.
Dirinya berharap, pada sidang paripurna berikutnya, agenda tersebut sudah terlaksana, mengingat paripurna pembahasan APBD-P Bombana tahun 2016 ini sudah dua kali mengalami penundaan, (dar).
Berikut Daftar anggota DPRD yang hadir, berdasarkan abesnsi DPRD Bombana, Andi Firman, Johan Salim dari PAN, Heryanto, Ahmad Mudjahid, H Rasyid dari Golkar, Ahmad Yani dari PBB, Aflan Zulfadli dari PKS, Amiadin, Hanani dari PPP, Syukur dari Gerindra.
