SULTRAKINI.COM: MUNA – Pemerintah Daerah Muna memastikan pembangunan 50 unit perumahan khusus nelayan (PKN), program bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018 berlanjut.
Menurut Camat Lohia, LM. Hajar Sosi, kelanjutan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah bersama warga pesisir pantai Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia yang menghibahkan tanahnya seluas satu hektar kepada Pemda Muna. Pernyataan ini juga bagian dari tanggapan atas ucapan Kepala Bapedda Muna, La Mahi terkait pembangunan PKN terancam batal. Sebab, belum melengkapi syarat administrasi berupa sertifikat tanah dan Surat Kepemilikan Tanah (SKT).
“Syarat administrasi sudah dilengkapi oleh Pak Desa Lakarinta, La Riami yang telah melakukan musyarawarah keluarga bersama ahli waris untuk memperjelas status kepemilikan lahan dan telah bersepakat menghibahkan tanahnya kepada Pemda Muna untuk pembangunan PKN,” jelas Hajar Sosi kepada SultraKini.Com, Rabu (15/11/2017).
Dia juga menegaskan tidak ada kendala administrasi maupun kelengkapan dokumen seperti yang dikabarkan.
“Intinya pak Desa telah memenuhi semua kelengkapan administrasi lengkap dengan sertifikat tanah serta SKT dan sudah diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat sebagai lending sektor. Jadi tidak ada alasan lokasi pembangunan PKN sebanyak 50 unit dialihkan ataupun dibatal sebagaimana yang diungkap kepala Bapedda disalah satu media massa,” tegas Hajar Sosi.
Dikesempatan yang sama, Kades Lakarinta, La Riami menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan langkah-langkah komunikatif kepada masyarakat yang dianggap memiliki hak atas tanah lokasi pembangunan PKN.
“Alhamdulillah administrasi yang menjadi syarat dalam satu jam sudah dilengkapi dan sudah diserahkan kepada dinas terkait,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu masyarakat nelayan Desa Lakarinta, La Mbisa mengatakan pembangunan PKN sangat dinantikan oleh masyarakat nelayan setempat dan secepatnya harus direalisasikan.
“Kami sangat membutuhkan. dan sebagai salah satu pemilik lahan kami menyerahkan hibah tanah kepada Pemda Muna atas dasar sukarela,” ujarnya.
Laporan: Arto Rasyid
