SULTRAKINI.COM: KONAWE UTARA – Kelompok generasi muda Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, menyuarakan perkembangan pembangunan daerah dibawah kendali Ruksamin-Raup selaku Bupati dan Wakil Bupati melalui aksi unjuk rasa untuk ketiga kalinya. Aksi pun mendapatkan tanggapan dari Ruksamin.
Ruksamin menganggap, aksi mengkritik terhadap pembangunan Konut tidak berdasar data. Kata dia, aktivis Konut menilai kepemimpinannya bersama pasangannya gagal membangun daerah.
“Kami memimpin baru memasuki dua tahun April mendatang, jika dikatakan gagal dari segi mananya yang gagal,” katanya, Sabtu (10/3/2018).
Menurutnya, banyak hal dilakukan dirinya bersama pasangannya untuk daerah. Bukti nyata itu, berupa penganggaran BPJS senilai miliaran rupiah, koperasi desa, renegosiasi sawit, dan berupaya membuat lapangan kerja melalui smelter yang sementara dibangun PT MBG, serta program lainnya.
“Jika penilaiannya tidak ada data atau fakta dari tuntutan aksi, belum bisa dikatakan gagal. Kalau memiliki data lengkap yang bisa dipersentasekan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kami membuka ruang kepada siapa saja untuk didiskusikan. Kita kerja penuh kehati-hatian, karena yang digunakan adalah uang rakyat, harus akuntabel dan transparansi,” ucapnya.
Terkait pembangunan yang kurang memberikan dampak positif kepada masyarakat, lanjutnya, dia bersedia dikritisi namun bersifat membangun. Selain itu, membangun daerah perlu ada perencanaan dan proses. Dia mengaku, aksi tersebut telah dibayar oknum untuk kepentingan politik. Disatu sisi, dia juga mengatakan aksi tersebut bagian dari perhatian kepada pemerintah setempat.
“Saya bisa pastikan yang lagi berteriak-teriak itu, mereka sudah dibayar oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Demo-demo yang disuarakan para aktivis itu, bukan murni dari masyarakat .Jika itu benar dan ada fakta yang didapat, tidak perlu demo bikin habis suara, silakan bawah data dan lapor langsung ke kejaksaan,” terangnya.
Dirinya menginginkan, adanya sinergi dari pihak-pihak tertentu, misalnya LSM, birokrasi, legislatif, maupun masyarakat dalam mengawal pembangunan.
“Saya bersama Raup, sosok manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jadi melengkapi kesempurnaan, harus ada pihak-pihak pendamping,” tambahnya.
Laporan: Sulham Tepamba
