SULTRAKINi.COM: Setelah sukses menyelenggarakan konsultasi publik di tingkat Kabupaten Konawe Utara, PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara (Antam UBPN Konut) kembali menyelenggarakan konsultasi publik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai rangkaian dari proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
Sekretaris Daerah Pemprov Sultra Asrun Lio mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada 23 Desember 2022 tersebut.
”Kami (Pemprov Sultra) mengapresiasi komitmen ANTAM untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik ini. Seingat saya dari sekitar 200 lebih perusahaan tambang di wilayah Sultra, baru ada dua perusahaan yang menyelenggarakan konsultasi publik, dan baru Antam yang mengundang seperti ini,” kata Asrun dalam pembukaan kegiatan.
General Manager Antam Tbk UBPN Konawe Utara, Hendra Wijayanto, menyampaikan komitmen Antam dalam menjalankan praktik pertambangan yang baik. Sejak secara resmi berdiri pada 01 Juli 2021, Antam UBPN Konawe Utara telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar di wilayah operasional.
Belajar dari hasil capaian selama satu tahun terakhir, sejalan dengan komitmen terhadap peraturan lingkungan, ANTAM juga menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menjadi mandatori bagi setiap pemegang Izin Usaha Produksi (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
”Melalui Rencana Induk PPM ini, ANTAM UBPN Konut berkomitmen menjalankan program-program PPM yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, mengoptimalkan pengembangan sosial dan budaya, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Program-program tersebut akan dijadikan dalam lima tahun mendatang mulai dari tahun 2023 sampai 2027. Pertemuan kali ini diharapkan dapat membuka peluang sinergi, kolaborasi, dan menerima masukan dari semua pihak terhadap program PPM yang akan kami susun,” ujar Hendra.
Dalam kegiatan diskusi publik ini turut hadir manager GA, ER & CSR bapak H. Umar Yahya, SE. Diskusi konsultasi publik di tingkat provinsi ini berjalan dengan sangat baik dan hangat. ANTAM UBPN Konut menerima banyak masukan dan tawaran peluang kolaborasi dengan semua pihak, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahkan dari LSM seperti WALHI dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman, juga turut memberikan ruang agar bisa bersinergi bersama.
Pertemuan konsultasi publik tingkat provinsi ini menyimpulkan empat hal penting, yaitu:
- ANTAM berkomitmen untuk mensinergikan program PPM supaya tidak tumpang tindih dengan membuka ruang sinergi dan kolaborasi melalui pemerintah, LSM, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- Seluruh OPD dan LSM membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan ANTAM supaya memastikan program-program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
- Seluruh OPD bersedia untuk bersinergi serta membuka data dan informasi agar program bisa diterima tepat sasaran.
- RIPPM ini akan disusun dan diverifikasi lebih lanjut secara detail mulai dari aktivitas, target dan indikator dibuat secara terukur.
Kegiatan konsultasi publik ini menutup rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan Rencana induk PPM ANTAM UBPN Konut. Seluruh hasil konsultasi publik selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi ANTAM UBPN Konut untuk menyusun kegiatan program PPM secara terinci dan terukur sehingga program yang nanti akan diberikan bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
”Kami memohon doa dan dukungan seluruh pihak, dari pemerintah, LSM dan masyarakat luas agar bisa mendukung upaya pelaksanaan RIPPM ini sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” imbuh Hendra menutup acara konsultasi publik. (ADV)
