Kartu Sakti Jokowi-Ma’ruf Diklaim Jawab Kebutuhan Rakyat

  • Bagikan
Hugua. (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)
Hugua. (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengklaim tiga kartu sakti pasangan tersebut membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Sekretaris TKD Sultra, Hugua, menyebutkan tiga kartu sakti yang digagas oleh Jokowi-Ma’ruf, yakni KIP kuliah, kartu prakerja, dan kartu sembako murah.

“Ketiga kartu sakti yang menjadi program calon presiden ini merupakan program yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya ditemui di salah satu warung kopi di Kendari, Minggu (3/3/2019) malam.

Lebih rinci disebutkan mantan bupati Wakatobi itu, KIP kuliah nantinya diperuntukkan kepada putra dan putri Indonesia yang tidak mampu namun berprestasi sehingga mereka berhak mendapatkan pendidikan di dalam maupun luar negeri.

“Biaya pendidikan putra dan putri tersebut akan dibiayai oleh negara sepenuhnya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kaum milenial,” terangnya.

Sementara kartu prakerja, kata dia, disiapkan untuk memberikan keterampilan kerja bagi yang belum bekerja, sudah bekerja, dan akan berganti pekerjaan.

“Kartu ini akan diberikan kepada kaum milenial untuk mendapatkan pelatihan keterampilan yang dituju. Selama mencari pekerjaan menurut bapak presiden, yang bersangkutan pula akan mendapatkan upah. Jumlahnya saat ini sementara dihitung,” katanya.

Kartu sembako murah, lanjutnya, pemegangnya akan mendapatkan subsidi khusus dari negara.

“Artinya bagi emak-emak yang memang ada beban keluarga, dengan adanya sembako murah ini bisa membantu sekali,” tambahnya.

Menurutnya, kartu sakti sebelumnya dikeluarkan Jokowi dan Jusuf Kalla dikritisi tidak maksimal. “Program itu pasti punya banyak masalah, bukan program jika tidak ada masalah. Justru karena program tersebut berjalan sehingga masalah muncul. Jadi lebih baik ada masalah kerena program itu berjalan daripada tidak ada masalah karena tidak ada program,” ucapnya.

Laporan: La Niati
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan