SULTRAKINI.COM: BUTON – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Azhari bersama rombongan melakukan kunjungan kerja dan sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kabupaten Buton, Kamis (2/11/2017).
Dalam pertemuan di aula kantor Bupati Buton, Azhari mengatakan pengelolaan anggaran sebaiknya ada koordinasi intens antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan pihak kejaksaan dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berujung timbulnya pelanggaran.
“SKPD harus proaktif dalam berkoordinasi dengan Kejari dan TP4D agar secara bersama-sama dilakukan monitoring,” kata Azhari, Kamis (2/11/2017).
Dijelaskan, salah satu tujuan TP4D adalah memberikan pendampingan bagi pelaksana program serta bersama-sama SKPD melakukan monitoring dan pencegahan terhadap penggunaan anggaran, agar tidak diselewengkan dengan harapan, serapan anggaran nantinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita bersama-sama menciptakan iklim investasi daerah, seperti laporan keuangan dana desa dengan tata administrasi yang benar,” jelasnya.
Azhari mengingatkan, para pelaksana program supaya dalam mengelola anggaran bisa bekerja sesuai aturan guna maksimalnya serapan anggaran daerah.
“Serapan anggaran itu kadang tidak maksimal, itu disebabkan pejabat itu tidak berani kelola anggaran karena takut tersandung kasus hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Buton, La Bakry menyambut baik kunker tersebut. Dia meminta kepada para pelaksana program untuk profesional dalam penggunaan anggaran.
“Saya ingat agar jangan main-main dengan anggaran,” tegas La Bakry.
Kunker tersebut juga dihadiri Kajari Buton Ardiansah, Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Mukhlassuddin, Kapolres Buton Andi Herman, seluruh Kepala SKPD lingkup Buton, para camat dan kepala desa se- Kabupaten Buton.
Laporan: La Ode Ali
