SULTRAKINI.COM: BUTON – La Rianta salah seorang aparatur sipil negara di lingkup Pemda Buton, Sulawesi Tenggara menyebut pemerintah setempat telah melakukan pelecehan dan pembodohan terhadap masyarakat Buton. Hal itu dikarenakan nama Samsu Umar Abdul Samiun atau Umar Samiun masih dicantumkan sebagai Bupati Buton di sejumlah spanduk maupun pada pertemuan yang diselenggarakan pemerintah setempat.
“Pak Umar ini kan sudah diberhentikan sebagai bupati pada 13 Februari 2018 lalu, tapi kenapa ada spanduk yang dipampang dia (Umar Samiun) sebagai Bupati Buton dan La Bakry sebagai Wakil Bupati Buton, ini adalah pelecehan, pembodohan terhadap masyarakat Buton,” kata La Rianta kepada SultraKini.Com melalui sambungan telepon, Jumat (27/4/2018).
Menurutnya, La Bakry selaku pelaksana tugas Bupati Buton tidak mengindahkan dan terkesan melecehkan surat dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberhentikan Umar Samiun dari jabatannya sebagai bupati.
“Pak Umar kan sudah diberhentikan secara permanen, kenapa Pak Bakry dan Pemda Buton selalu setiap acara itu dia pampang fotonya Pak Umar sebagai Bupati Buton, ini sudah tidak benar, berarti melecehkan surat keputusan Mendagri,” tudingnya.
Diakhir wawancaranya, La Rianta juga meminta kepada Presiden melalui Mendagri untuk mencopot La Bakry dan Sekda Buton, Dzilfar Djafar karena dianggap tidak mampu memimpin dan menjalankan roda pemerintahan.
“Saya sarankan ke Bapak Presiden, Mendagri agar La Bakry dan Sekda Buton segera dicopot karena ketidakmampuannya memimpin daerah, karena itu meresahkan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan seperti ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada konfirmasi dari pemerintah setempat, baik itu La Bakry ataupun Sekda Buton. Karena menurut informasi yang dihimpun media ini, keduanya sedang keluar daerah.
La Rianta sebelumbya, dinonjob dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton, Sultra.
(Baca: Dinonjob, La Rianta Sebut Bupati Buton dan Sekda Tak Paham Aturan)
Laporan: La Ode Ali
