SULTRAKINI.COM: KONAWE – Aliansi Pemerhati Masyarakat Bungguosu (AMPB) menyebut permintaan pencopotan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bungguosu hanya syarat kepentingan oknum tertentu. Hal ini disampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Rabu (22/9/2021).
Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Sumantri, mengatakan kebijakan serta layanan pendidikan yang dilaksanakan Djarniati Razak sebagai Kepsek sudah sesuai aturan yang ada, yang bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan di sekolah tersebut.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan sistem kepimpinan Djarniati Razak, seperti membatasi penggunaan fasilitas sekolah (air dan sambungan Wi-Fi) diluar jam sekolah, serta disiplin waktu bagi tenaga pengajar.
“Apa yang salah dengan kebijakan ini? inikan syarat kepentingan. Djarniati telah melakukan tugasnya dengan baik, kenapa harus dicopot dari jabatannya,” kata Sumantri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe, Suryadi menjelaskan, protes dan permintaan pencopotan Djarniati Razak sudah pernah muncul sejak beberapa bulan yang lalu. Saat itu pihaknya langsung membentuk tim dan turun melakukan pemeriksaan khusus (Pensus) selama dua minggu.
“Pada saat tim turun ke lapangan, apa yang dituduhkan, seperti adanya pemotongan honor tenaga pengajar, arogan, dan lainnya itu tidak terbukti, hanya memang Ibu Djarniati Razak ini berbeda dengan Kepsek sebelumnya, dia lebih tegas dan lebih teliti, soal penggunaan dana BOS dia berpedoman dengan juknis yang ada,” kata Suryadin.
Meski begitu, Suryadi mengaku akan kembali melakukan evaluasi sebagai tindaklanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Konawe. Dirinya belum bisa mengambil kesimpulan atas persoalan tersebut.
Lanjutnya, mekanisme pergantian kepala sekolah harus sesuai dengan aturan yang ada. Dia mengakui, kebijakan pergantian atau pencopotan harus melalui tahapan yang benar. Termasuk kopetensi dan disiplin keilmuannya.
“Persoalan yang ada di SDN Bungguosu hanyalah miss komunikasi antara pihak yang meminta pencopotan dengan Kepsek Djarniati. Kita akan mencari solusi yang terbaik, kalau saat ini kita belum bisa menyimpulkan apa. Prinsipnya mempertahankan belum tentu solusi, mencopot juga belum tentu solusi,” jelasnya.
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer, LSM dan orang tua siswa, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Konawe, Selasa (21/09/2021).
Mereka muntutan agar kepala sekolah SDN Bungguosu, Djarniati Razak, S.Pd dicopot dari jabatannya karena dinilai telah bersikap arogan dalam menjalankan tugasnya selaku kepala sekolah SDN Bungguosu.
Sementara itu, perwakilan orang tua murid, Asnawati mengungkapkan, selama bertugas Kepala SDN Bungguosu, kerap terjadi masalah, tidak menjalin komunikasi yang baik terhadap guru, orang tua murid, pemerintah, dan masyarakat sekitar sekolah.
“Kami tidak ingin seorang pemimpin yang arogan kepada bawahannya. Jika tak segera dicopot, saya mewakili orang tua murid akan memindahkan anak kami ke sekolah lain,” jelasnya. (B)
Laporan: Andi Nur Aris.S.
Editor: Hasrul Tamrin
