SULTRAKINI.COM: MUNA – Ratusan massa demonstran Aliansi Mahasiswa Kabupaten Muna (AMKM) turut menyikapi aksi Nasional 11 April 2022. Dalam aksi ini, mahasiswa berhasil masuk ke gedung DPRD Muna usai menembus blokade barisan pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan kepolisian, Senin (11 April 2022).
Awalnya, aksi berlangsung sejak pukul 9.00 Wita sempat memanas karena masa aksi memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Muna, namun dihalau oleh petugas pengamanan.
Masa aksi memaksa masuk untuk bisa berdialog dengan anggota dan pimpinan DPRD Muna.
Setelah beberapa saat mahasiswa melakukan orasi-orasi ilmiah di depan gedung, akhirnya DPRD Muna menyikapinya dengan menerima perwakilan mahasiswa untuk bisa duduk berdialog guna mendengarkan tuntutan aksi. Namun masa aksi mahasiswa berkeinginan untuk seluruh massa aksi bisa masuk dalam gedung DPRD untuk melangsungkan dialog.
Pantauan awak media ini, hingga sekira pukul 13.00 Wita, barisan mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Muna dengan aksi saling dorong di depan pintu masuk DPRD baru berhasil masuk. Meskipun sempat memanas dan hampir terjadi kisruh, akhirnya pihak Sat Pol PP dan Kepolisian mengalah dan mempersilahkan massa aksi masuk ke gedung DPRD dengan tertib dan tidak merusak.
Mahasiswa yang masuk ke gedung DPRD Muna, bersikap layaknya intelektual, dengan mengisi ruang kosong di kantor dewan itu dan beberapa perwakilannya mengikuti dialog dengan anggota DPRD Muna di Aula Ruang Komisi untuk menyampaikan tuntutan aksi.
“Kami berharap DPRD bisa menyampaikan tuntutan kami di pusat dan bersikap yang sama secara kelembagaan dengan tuntutan aksi,” kata Koordinator Aksi satu, Narwan Setiabudi yang berlatar belakang organisasi PMII itu.
Koordinator aksi dua, La Ode Toni yang berlatar belakang organisasi HMI Cabang Raha menjelaskan, aksi mahasiswa hari ini untuk menyikapi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
“Kami tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode karena itu menghianati konstitusi negara,” ucapnya dengan lantang.
Bukan hanya itu, ia juga menuntut Presiden Joko Widodo agar memecat kabinetnya yang mewacanakan perpanjangan jabatan Presiden tiga periode. Ia mencontohkan seperti Luhut Bensar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Selain isu nasional tentang perpanjangan jabatan Presiden tiga periode, Narwan menyampaikan tuntutan lain, yakni Presiden harus mengusut mafia minyak goreng dan mengevaluasi menteri terkait.
Selanjutnya, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi agar menurunkan harga bahan bakar minyak jenis pertamax dan menjamin ketersediaan BBM yang dibutuhkan masyarakat.
Kemudian, pihak demonstran juga menuntut agar Presiden membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 11 persen.
Dari dialog itu, silih berganti anggota dewan memberikan tanggapan atas tuntutan massa aksi mahasiswa.
Akhirnya pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Muna, Nasir Ido menyimpulkan seluruh argumentasi anggota dewan yang terhormat.
“Kami menyetujui dan semua tuntutan mereka menjadi pernyataan dewan juga. Kami akan bersurat ke DPR RI,” ucapnya.
Dirinya berjanji, akan menindaklanjuti tuntutan aksi dan sikap DPRD dengan membuat surat yang akan disampaikan ke DPR RI.
Selain langkah itu, tanggung jawab secara moril anggota dewan juga, secara pribadi-pribadi akan melakukan lobi fraksi setiap partainya yang ada disenayan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa di Muna. (B)
Laporan: LM Nur Alim
Editor: Hasrul Tamrin
