SULTRAKINI.COM: KENDARI – Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto memberi penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham se- Sulawesi secara virtual, Kamis (17/9/2020).
Jajaran Kanwil Kemenkumham yang mengikuti kegiatan tersebut diantaranya Kemenkumha Sulawesi Tenggara (Sultra), Kemenkumham Sulawesi Selatan (Sulsel), Kemenkumham Sulawesi Tengah (Sulteng), Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut), Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kemenkumham Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyampaian pernyataan sikap tim pembina kinerja pebangunan zona integritas.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sultra, Sofian, juga turut disematkan hand badge satgas penguatan WBK/WBBM bersama seluruh Kakanwil Kemenkumham se Sulawesi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, yang harus dipahami dari pembanguna zona integritas ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Dalam pernyataan sikap tadi ada tiga poin penting yang ditekankan yaitu memberikann pelayanan terbaik, poin kedua semangatnya harus tinggi, dan ketiga adalah harus ikhlas, jujur, ramah tamah dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Bambang Rantam Sariwanto menekankan, bahwa pembangunan zona integritas sebagai wujud kewajiban penyelenggara negara serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat tanpa ada pungli dan korupsi maka WBK dan WBBM akan terwujud.
“Semua keberhasilan akan tercapai jika semua dikerjakan secara tim. Saya yakin pada tahun ini teman-teman bisa meraih WBK maupun WBBM,” ucapnya.
Bambang Rantam Sariwanto meminta seluruh jajarannya agar meningkatkan semangat kerja serta memberikan kontribusi yang lebing tinggi dalam melakukan pelayanan publik.
“Bagaimana zona integritas kita berubah dan pelayanan publik berubah.
Inilah yang harus mejadi bagian yang terpenting,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Sofyan, mewakili seluruh Kepala Kantor Wilayah, dalam sambutannya mengatakan secara keseluruhan yang diusulkan untuk mendapatkan WBK/WWBM se Sulawesi sebanyak 78 UPT.
Sementara untuk lingkup Kemenkumham Sultra ada 13 Satuan Kerja (Satker) yang diusulkan pembangunan zona integritas WBK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) selaku Tim Penilai Nasional.
“Kami sangat berharap 78 UPTD ini bisa meraih WBK dan empat lainnya bisa meraih WWBM,” ujarnya, Kamis (17/9/2020).
Menuju penilaian zona integritas tersebut kata Sofian, semua Kanwil sudah melakukan segala persiapan baik pelatihan maupun simulasi.
“Tentunya dengan adanya kegiatan ini akan menambah semangat kerja bagi kami mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi,” jelasnya.(B)
Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin
