Iklan Clarion

Kamtibmas Terganggu, Camat Kontukowuna Didemo

SULTRAKINI.COM: MUNA – Camat Kontukowuna, La Bama angkat bicara pasca-dirinya menjadi sasaran unjuk rasa sejumlah orang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat (KMPM) Kontukowuna pada Senin (7/1/2019). Dia dituding tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Menurutnya, aksi tersebut tidak berdasarkan data dan terkesan menggiring opini publik. Dia bahkan siap dicopot dari jabatannya apabila terbukti secara hukum melanggar kode etik sebgaimana tugas dan fungsi jabatannya.

“Secara hukum tidak ada temuan dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan bapak Bupati Muna. Saya tidak takut karena jabatan itu hanya titipan, sifatnya tidak kekal dan saya hanya berusaha mengemban tugas dengan penuh amanah,” ujar La Bama kepada SultraKini.Com, Selasa (8/1/2019).

Dugaan terhadap dirinya itu dipicu terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya oleh sekelompok orang. Bahkan terjadi kasus penikaman terhadap warga Desa Bahutara dan pelakunya belum terungkap.

Dia mengaku telah melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan melalui koordinasi berkali-kali dengan Kapolres Muna yang melibatkan sejumlah kepala desa, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat.

“Kita selalu rapat koordinasi, undang Kapolres Muna dan saat itu sampai turun langsung di rumah warga yang dirusak oleh OTK dengan cara dilempari. Tapi untuk penindakan hukum kami tidak punya domain apalagi sampai mengintervensi pihak kepolisian,” lanjutnya.

Sebelumnya sekelompok KMPM Kontukowuna sekitar 30 orang berusaha menyegel Kantor Kecamatan Kontukowuna ketika berunjuk rasa. Aksi itu dilanjutkan di Kantor Polres Muna, Kantor Bupati Muna, dan Kantor DPRD Muna.

Pengunjuk rasa meminta pihak kepolisian mengusut tuntas permasalahan di Kecamatan Kontukowuna. Serta mengganti Kapospol Kontukowuna, IPDA Wayan M. karena dianggap lambat menjalankan tugasnya, serta meminta menaikkan status dari pospol menjadi polsek.

Kinerja Camat Kontukowuna juga diminta dievaluasi oleh pihak Pemda setempat lantaran dianggap kurang bersinergi dengan masyarakat. Termasuk mengadakan rapat dengar pendapat dari pihak DPRD Muna guna membahas persoalan di wilayah setempat.

Laporan: Arto Rasyid
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.