SULTRAKINI.COM: BUTENG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mendalami laporan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat pembentukan Tim 99 yang merupakan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buteng, Abdul Mansur Amila dan Saleh Ganiru (Amal Saleh), di Lakudo, Kamis (24/11/2016) lalu.
“Sementara diproses sebentar malam akan diplenokan, Insya Allah besok sudah bisa dipanggil untuk mengklarifikasi,” kata Ketua Panwas Buteng, Helius Udaya pada saat dikonfirmasi SULTRAKINI.COM, Senin (28/11/2016) siang.
Helius menambahkan, dalam laporan yang diterimanya tersebut ada bukti kuat keberadaan oknum PNS. “Karena semua ada buktinya ada fotonya dan vidionya juga ada,” tambah Helius.
“Untuk sementara baru satu yang kami temukan yakni atas nama Abdul Rahman, seorang guru yang mengajar di SDN 2 Baubau,” jelasnya
Dijelaskannya, onum PNS yang terlibat maka akan mendaptkan sanksi yang sangat berat.
“Dan itu dilarang UU No 5 tahun2014 dan UU No 10 tahun 2016 dan sangsinya sanksi berat selain itu hasil konfirmasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kalau ada PNS yang terlibat pada tim sukses ada nama di SK sangsi berat,” tegasnya.
Dimintai tanggapan atas hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, La Ode Hasimin mengatakan tidak ada kompromi bagi PNS yang memihak pada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Buteng yang akan bertarung di Pilkada kedepan.
“Tidak ada kompromi bagi PNS karena ketika tidak netral pasti Pemilukada Buteng akan kacau,” ungkapnya saat ditemui di depan Kantor DPRD Buteng, Jum’at (25/11/2016) pagi.
Hasimin juga menegaskan apabila PNS tidak mematuhi aturan atau ketahuan mengikuti kampanye yang telah diadakan oleh salah satu Paslon maka pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jika PNS yang melanggar dan tidak mematuhi aturan dengan mengikuti kampanye harus dihukum sesuai denga peraturan yang berlaku. Berdasarkan PP no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara,” pungkasnya.
Reporter: Ali Mariati.
