SULTRAKINI.COM: BUTON – Pascabentrok warga antara Desa Gunung Jaya dan Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton pada 5 Juni 2019, Mabes TNI AD datang melakukan pengumpulan data.
Ketua tim kajian Mabes TNI AD, Kolonel Inf. Sudarmadi, mengatakan data yang dikumpulkan nantinya menjadi kajian pimpinan tertinggi TNI AD sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.
“Judulnya ini peran TNI AD penanganan konflik sosial akibat intoleran dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Sudarmadi usai pertemuan bersama Pemda Buton dan instansi terkait serta perwakilan dari desa yang sempat bertikai di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa (16/7/2019).
Sudarmadi menerangkan, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di Buton tetapi di beberapa daerah di Indonesia. Selain kementerian, staf TNI AD yang nantinya akan disarankan kepada pimpinan tertinggi TNI AD dalam rangka menentukan kebijakan agar personel lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
“Lebih baik kita kerjakan, kita maksimalkan pencegahan,” ujarnya.
Diakui Sudarmadi, terbatasnya personel TNI AD di seluruh Indonesia menyebabkan Babinsa harus membawahi beberapa desa dalam menjalankan tugas. Padahal idealnya, satu Babinsa untuk satu desa.
“Memang kami harus lebih banyak turun ke masyarakat sehingga tahu kalau ada terjadi perselisihan,” lanjutnya.
Mengantisipasi kejadian serupa, khususnya antara Desa Gunung Jaya dan Sampuabalo, ke depan akan dibangun posko pengamanan terpadu di pertigaan kedua desa tersebut. Namun, Sudarmadi belum memastikan jadwal pembangunannya karena bukan kewenangan pihaknya.
“Mengenai usulan Pak bupati Buton tadi yang menginginkan pembangunan Kodim, kami akan sampaikan ke pimpinan tertinggi TNI AD,” tambahnya.
Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Buton tersebut, turut dihadiri kapolres Buton, dandim 1413/Buton, ketua Pengadilan Pasarwajo, perwakilan Kejaksaan Negeri Buton, serta instansi terkait lingkup Pemda Buton.
Laporan: La Ode Ali
Editor: Sarini Ido
