SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ririn Kadariyah, mengatakan tingkat kemandirian daerah mengalami penurunan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat semakin meningkat.
“Sultra masih sangat tergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yaitu sebesar 75,54 persen, dengan rata-rata untuk seluruh pemda sebesar 88,82 persen. Serta untuk rasio kemandirian terhadap PAD Sultra sebesar 10,85 persen, dengan rata-rata untuk seluruh pemda sebesar 32,38 persen,” kata Ririn saat membawakan materi pada seminar kemenkeu, Selasa (28/8/2019).
Menurut Ririn, hal tersebut kurang sehat bagi kondisi fiskal pemerintah daerah yang dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat dan ketidakpastian pendanaan bagi pelaksanaan program pembangunan.
Ia berharap Pemprov Sultra perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan rasio PAD sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah.
“Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah perlu dimaksimalkan dengan lebih mengedepankan pada basis data yang baik, baik dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi (perluasan objek pajak, penambahan jenis pajak baru, serta optimalisasi tarif pajak),” ungkap Ririn.
Ririn mengatakan kinerja perekonomian Provinsi Sultra semester pertama tahun 2019 tumbuh melambat, yakni sebesar 6,30 persen dan masih berada di atas skala nasional 5,05 persen.
“Perlambatan ekonomi Sultra disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan dan penggalian dari sisi lapangan usaha dan perlambatan investasi dari sisi pengeluaran,” ujar Ririn.
Penopang perekonomian Sultra, lanjut Ririn, lima sektor unggukan, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor perdagangan, serta sektor jasa.
“Namun untuk meningkatkan ekonomi harus dioptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya,”pungkasnya.
Laporan: Wa Rifin
Editor: Habiruddin Daeng
