SULTRAKINI.COM: KENDARI – Berbagai upaya dan strategi pemerintah ditempuh untuk pengendalikan inflasi, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah kini berusaha memberikan kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan perekonomian daerah.
Data KPwBI Sultra, inflasi di Kota Kendari hingga Agustus 2020 tercatat 1,59 persen (ytd) lebih tinggi dari inflasi Sultra dan nasional tercatat sebesar 1,23 persen (ytd) dan 0,93 persen (ytd), meskipun masih relatif terkendali inflasi tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi Sultra pada semester I-2020 yang tercatat sebesar 0,88 persen (ctc).
Tantangan inflasi ke depan tidak mudah dan KPwBI Sultra memperkirakan berada dalam tren meningkat hingga akhir 2020, antara lain berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,13 persen terhadap inflasi Kota Kendari sebesar 1,59 persen (ytd).
Memandang hal tersebut, KPwBI Sultra bersama Pemerintah Kota Kendari, serta instansi terkait lingkup Pemkot mengadakan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kendari guna memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga kesejahteraan masyarakat terjaga.
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mengatakan inflasi merupakan hal yang harus diperhatikan sebab bisa memberikan efek terhadap berbagai sektor pembangunan dalam kehidupan masyarakat, meski 60 persen pertumbuhan ekonomi berada di ibu kota.
“Hal yang paling kita konsen dalam pengendalian inflasi, pertama pertumbuhan ekomomi, kedua dampaknya terhadap angka kemiskinan karena dua hal ini harus bisa kita jaga apalagi dalam situasi pandemi,” ucapnya, Senin (14/9/2020).
Catatan BI yang selalu memicu tingginya inflasi di Kota Kendari, yaitu sektor perikanan komoditas ikan dan komoditas sayur mayur. Apalagi pasokan sayur mayur di Kota Kendari masih disuplai dari luar daerah, sementara di sektor perikanan banyak menyuplai ke luar daerah sehingga seringakali pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber-sumber komoditas perikanan ini ikut menentukan harga di masyarakat.
“Tidak aneh kita penghasil ikan cukup besar, namun harga kadang-kadang tinggi di Kota Kendari karena tawaran harga dari luar daerah untuk mendapatkan suplai yang memadai itu juga memicu harga-harga di Kota Kendari, ini menjadi perhatian kita,” jelasnya.
Menurut wali kot, suka atau tidak suka pasti mendapat pukulan yang tidak sederhana pada situasi saat ini. Ia menilai dampak Covid-19 memicu naiknya angka kemiskinan. Sebab, sebelum adanya Covid-19, angkanya 5,1 persen, kini jumlahnya naik tiga kali lipat.
Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPwBI Sultra, Surya Alamsyah, menerangkan faktor pendorong inflasi, yakni komoditas utama penyumbang inflasi memiliki tingkat persistensi inflasi tinggi; disparitas harga komoditas pangan di kabupaten/kota relatif tinggi; tanam/panen komoditas pangan yang mengikuti faktor alam/cuaca sehingga sangat dimungkinkan pasokan terbatas pada periode secara bersamaan.
“Lalu rantai perdagangan yang relatif panjang dan belum sepenuhnya efisien, pengambilan margin yang relatif tinggi di tiap rantai mata perdagangan dan masih ada kendala dalam sistem distribusi,” ujar Surya.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan banyak “pekerjaan rumah” untuk instansi terkait, utamanya dalam menjaga stabilitas komoditas yang selama ini mengalami inflasi.
“Seluruh OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah jangan lengah, ini menjadi tanggung jawab bersama, koordinasi tetap harus jalan. Kita menghadapi akhir tahun biasanya tingkat inflasi terjadi lonjakan yang tinggi,” tambahnya. (C)
Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido
