SULTRAKINI.COM: WAKATOBI- Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan muda Wakatobi menggelar aksi unjuk rasa memprotes sejumlah program Bupati Haliana yang dinilai tidak pro-rakyat, Selasa (29/8/2023).
Sempat terjadi aksi saling dorong antara Pol-PP dengan masa aksi yang memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Wakatobi untuk memeriksa orang nomor satu Wakatobi itu karena sekitar sejam berorasi tidak ada satu pun pejabat daerah yang menemui mereka.
Korlap aksi Sumardin mengatakan, sebagai orang yang pernah mendukung dan mengantarkan Haliana sebagai Bupati Wakatobi merasa di tipu, karena apa yang menjadi komitmen mereka tidak ditepati oleh orang nomor satu Wakatobi itu.
“Dulu saya dengan beberapa tokoh Kaledupa di Kota Baubau menyatakan mendukung Haliana dengan catatan setelah ia jadi bupati akan memperbaiki daerah ini, namun faktanya daerah kita makin hancur,” kata lawyer mudah asal Kaledupa ini.
Menurutnya, saat ini kabupaten Wakatobi sedang dalam krisis ekonomi, pendidikan, dan krisis kesehatan.
Sumardin mengungkapkan, janji listrik 24 jam untuk masyarakat pulau Kaledupa dan Binongko hingga saat ini belum terealisasi. Bahkan saat ini sering terjadi pemadaman lampu, dan masyarakat di dua pulau tersebut terkesan terisolasi karena jaringan telpon pun masih susah.
“Jangankan dia (Haliana) mau merealisasikan janjinya Rp 1 milyar perdesa/kelurahan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai perintah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa harus diporsikan melalui dana perimbangan yang diterima kabupaten Wakatobi dalam APBD setelah di kurangi dana alokasi khusus (DAK) harus diberikan sebanyak 10 persen namun di tahun 2022 yang harusnya dicairkan ke desa sebanyak Rp 53,7 milyar, tapi yang terealisasi hanya Rp 46,5 milyar,” ungkapnya.
Kemudian, dugaan perubahan sepihak dokumen APBD 2023 oleh Pemda Wakatobi di 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdampak pada pengurangan anggaran di sejumlah program diantaranya pekerjaan dermaga Patinggu desa Liya One melangka dari Rp 7 milyar menjadi Rp 2,8 milyar. Dan anggaran peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dari Rp 33,89 milyar berkurang menjadi Rp 27,25 milyar.
Ia mengungkapkan, dugaan pergeseran anggaran di 40 OPD secara sepihak oleh Pemda Wakatobi ini, sebagian besar di larikan ke pekerjaan proyek untuk di bagi kepada para tim kampanye yang sebagian besar berasal dari luar Wakatobi. Hingga berdampak pada gaji tenaga honorer yang berjumlah sekitar 6 ribu orang ini belum terbayarkan semua.
“Bagaimana ekonomi tidak lesu, anggaran sebagian besar digeser ke proyek, baru yang kerjakan ini rata-rata pengusaha dari luar daerah, dan gaji tenaga honorer belum terbayarkan semua,” ucapnya
Ia menegaskan, jika dirunut dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Haliana, merupakan penghianatan terhadap masyarakat Wakatobi.
“Pak Haliana, kalau tidak mampu urus daerah ini lebih baik anda mundur secara terhormat, karena daerah makin rusak di tangan anda,” tegasnya
Sudah lebih sejam berorasi di depan kantor Bupati Wakatobi namun masa aksi tidak ditemui oleh satu orang pun pejabat. Massa kemudian menuju ke DPRD Kabupaten Wakatobi untuk melanjutkan aksi demonstrasi.
Di DPRD Wakatobi, masa aksi mendesak DPRD segera membentuk Panitia khusus (Pansus) atas perubahan sepihak APBD 2023 di 40 OPD.
Menanggapi aspirasi dari para demonstran, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wakatobi Arifuddin Rasidi mengaku belum tau pasti alasan Pemda merubah APBD tersebut.
Saat ini pihaknya masih menunggu penjelasan terkait persoalan tersebut.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua II DPRD Wakatobi La Ode Nasrullah bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait untuk mendapatkan penjelasan terkait dugaan dirubahnya isi dokumen APBD 2023 tersebut.
Jika pihaknya sudah mendapatkan penjelasan baru akan diputuskan langkah selanjutnya yang akan di ambil.
Laporan: Amran Mustar Ode
