SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara mengupayakan peningkatan capaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui rapat koordinasi daerah program KKBPK 2019, Kamis (21/3/2019).
Rapat koordinasi BKKBN Sultra sekaligus penandatanganan nota kesepahaman dengan OPD pengendalian penduduk di 17 kabupaten/kota di Sultra. Tujuannya, meningkatkan sinergitas implementasi program tersebut di semua daerah guna mencapai penduduk seimbang dan keluarga berkualitas. Termasuk, keterlibatan petugas keluarga berencana di wilayah masing-masing.
“Adanya kerja sama sama selama ini sudah menunjukan hasil baik, karena program ini sudah menekan angka pertumbuhan penduduk di tahun 2017 yang semula berada diangka 3,0 dan di 2018 sudah sekitar 2,8 termasuk di kabupaten juga mengalami penurunan,” ujar Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas usai membuka rapat koordinasi BKKBN di salah satu hotel di Kendari.
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Mustakim M, mengungkapkan pada 2018 capaian sasaran peserta KB baru berdasarkan KKP mencapai angka 56. Sebanyak 516 pasangan, perolehan peserta baru (PB) tercatat 57.426 atau 105,15 persen dari KKP.
Sementara itu, untuk program peningkatan kampung KB diperlukan keterpaduan program dari berbagai lintas sektoral mempercepat pengentasan kemiskinan, dari aspek infrastruktur, sarana air bersih, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan KB, peningkatan ekonomi keluarga, keterampilan berwirausaha dan lainnya.
“Secara umum, capaian program kependudukan KB di tahun lalu cukup baik dan berjalan lancar dengan dukungan pemerintah, hal itu dibuktikan dengan penurunan total fertility rate setiap tahunnya,” ucap Mustakim.
Peningkatan capaian program tersebut di 2019, katanya, perlu ada langkah-langkah konkret ke arah kebijakan maupun kegiatan prioritas untuk diselesaikan tahun ini, agar target capaian peserta KB baru dan KB aktif, konseling remaja dan keaktifan yang punya balita dalam program BKB dan remaja dalam kelompok BKR untuk konsultasi.
“Hal yang paling mendasar dari Rakorda ini, bagaimana merumuskan strategi dan optimalisasi kinerja pengelolaan program pengendalian KB dan pengendalian keluarga,” tambahnya. (Adv)
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
