AJP Reses di Kecamatan Abeli, Warga Keluhkan Infrastruktur dan Air Bersih

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Fraksi Partai Golkar, Aksan Jaya Putra, melakukan reses masa sidang I tahun 2019-2020 di daerah pilihannya (Dapil) I Kota Kendari. Reses perdana untuk menjaring aspirasi masyarakat ini berlangsung di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Selasa (4/2/2020).

Turut hadir dalam reses tersebut Camat Abeli Ibnu Aim Muis, Sekretaris Kecamatan Abeli Dasri serta, dan pemerintah kelurahan lingkup Kecamatan Abeli.

Dalam reses tersebut sejumlah masyarakat yang berasal dari berbagai elemen itu menyampaikan aspirasinya. Dalam tatap muka antara anggota DPRD Aksan Jaya Putra dengan yang diwakilinya itu terjadi tanya jawab dimana, mayoritas warga menyampaikan aspirasinya seputar infrastruktur dan ekonomi kreatif seperti bantuan ternak serta air bersih.

Salah seorang warga Anggalomelai, Agus menyampaikan, yang menjadi keluhan warga di Kelurahan Anggalomelai saat ini adalah banjir dikala musim penghujan. Selain itu, warga juga membutuhkan bantuan tenda jadi.

“Sekarang ini sudah memasuki musim hujan, Kelurahan Anggalomelai rawan banjir akibat pengerjaan bronjong yang tak kunjung selesai. Selain itu, kami membutuhkan bantuan tenda besi, selama ini setiap ada kegiatan masyarakat harus meminjam tenda jadi dengan biaya yang banyak,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu pula, warga minta perbaikan jalan karena jalan yang ada saat ini sudah rusak. Mereka juga mengusulkan normalisasi kali, bantuan kelompok ternak dan bantuan pendanaan untuk kegiatan usaha masyarakat.

Kampus

“Jika bantuan kelompok ternak dapat diperjuangkan di tingkat provinsi, warga disini siap mengelolah bantuan tersebut. Kami juga berharap dibantu sarana air bersih, kemudian rehab rumah, karena rumah warga disini banyak sekali yang sudah tidak layak huni,” ujarnya.

Sementara itu, Sekcam Abeli mengatakan dari dulu hingga saat ini Kecamatan Abeli belum memiliki SMA, sementara syarat untuk mendirikan SMA sudah terpenuhi.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, AJP sapaan akrab Aksan Jaya Putra menuturkan normalisasi sungai pihaknya akan koordinasikan dengan pihak Balai Sungai. Sama halnya dengan aspal jalan, ia akan koordinasikan dengan Dinas PU.

“Pengaspalan Lorong PGRI, akan dikoordinasikan dulu dengan Pemkot. Jika memang masuk kewenangan Pemprov akan dilakukan tapi jika masuk kewenangan Pemkot berarti tanggung jawab Pemkot. Sementara bantuan dana, saya akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Sultra, tapi hal yang disiapkan dulu adalah proposal permohonan,” kata AJP.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra itu melanjutkan, untuk mendapatkan bantuan ternak sapi warga harus menyiapkan kandanisasi. Kemudian keluhan warga terkait gaji karyawan yang tidak sesuai UMR, menyarankan warga untuk menyurat ke DPRD Sultra.

“Terkait usulan pembangunan SMA, pemerintah kelurahan mengusulkan ke Pemkot, dan dilanjutkan ke Pemprov. Tapi sebelum mengusulkan harus menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Terkait dengan banjir saya akan koordinasikan dengan Balai Sungai. Bantuan bedah rumah, masing-masing kelurahan harus ada datanya. Jika mau cepat bawakan semua datanya karena semua usulan harus berbasis data agar cepat ditindaklanjuti,” tandasnya.

Laporan: La Niati
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.