SULTRAKINI.COM: Kenaikkan pajak terhadap diesel digagas Presiden Prancis, Emmanuel Macron sebagai langkah perlindungan terhadap lingkungan hidup dianggap memberatkan oleh warga setempat. Akibatnya, warga melakukan demonstrasi besar-besaran hingga berujung bentrok dengan polisi.
Kementerian Dalam Negeri, Francois Baroin mengatakan, sekitar puluhan ribu orang yang bergabung dalam Gerakan Rompi Kuning muncul di seluruh Prancis untuk menggelar demonstrasi itu, denga titik gejolak panas terjadi di Paris pada 1 Desember 2018.
Pasukan rompi kuning memblokir akses menuju 11 pusat pengisian bahan bakar dan perusahaan energi Prancis, hingga menyebabkan 75 dari 2.2000 pom bensin mengalami kelangkaan. Pemerintah juga memperkirakan sejumlah toko dan restoran mengalami kerugian hingga 20-50 persen dari pendapat mereka sejak demo berlangsung.
Meningkatnya biaya bensin dan solar memicu protes yang sejak itu berevolusi menjadi demonstrasi yang lebih luas terhadap pemerintah Macron, yang mengungkap ketegangan antara elit metropolitan dan kaum miskin pedesaan.
Sebuah perubahan besar terjadi pada Pemerintah Prancis, Perdana Menteri Edouard Philippe mengumumkan pidatonya dalam siaran televisi secara langsung bahwa rencana kenaikkan pajak yang diterapkan pada Januari akan ditunda sampai musim panas, Rabu (5 Desember 2018).
Pengumuman itu terjadi sehari setelah kabinet pemerintahan Presiden Emmanuel Macron menggelar pertemuan keamanan darurat pada awal pekan ini. Protes atas pajak bahan bakar tumbuh menjadi kemarahan umum, akibat tudingan berdampak pada risiko meningkatnya biaya hidup.
Sebanyak tiga orang tewas dalam demonstrai yang berlanjut sejak demonstrasi dimulai lebih dari dua pekan lalu kata polisi pada Senin (3/12/2018)
Menteri Kehakiman Prancis Nicole Belloubet telah berjanji untuk membawa kekuatan hukum penuh untuk menuntut orang-orang yang kedapatan melakukan kekerasan.
Sebelum pertemuan keamanan pada hari Minggu, Macron dikabarkan sempat meninjau beberapa kerusakan yang disebabkan oleh kerusuhan terkait di pusat Kota Paris. Beliau mengunjungi Champs-Elysées dan Arc de Triomphe, dua lokasi utama yang terjadi bentrokan antara demonstran dan pihak keamanan pada hari Sabtu.
Juru bicara pemerintah, Benjamin Griveaux, sebelumnya mengatakan kepada radio Eropa 1 bahwa deklarasi keadaan darurat adalah opsi yang memungkinkan. “Kami harus memikirkan langkah-langkah yang bisa diambil agar insiden ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Para menteri mengatakan bahwa sementara tidak ada opsi yang dikesampingkan, namun pemerintah belum menetapkan kondisi darurat negara selama pembicaraan terkait.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, para demonstran hendak menyebarkan kekacauan dan ketidak puasan, dan kekerasan yang mereka lakukan, terkhusus di wilayah ibu kota, tidak dapat dibenarkan.
“Tidak ada alasan yang bisa membenarkan pasukan keamanan diserang, toko-toko dijarah, bangunan publik atau swasta dibakar, pejalan kaki atau wartawan diancam atau Arc de Triomphe dirusak,” ujar sang Presiden Prancis.
Sehubungan kenaikkan pajak diesel tersebut, tujuan presiden Prancis, yakni langkah perlindungan terhadap lingkungan hidup, namun dianggap memberatkan
Berbagai sumber
Laporan : Wa Ode Dirmayanti
