SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Sejumlah masa yang mengatasnamakan Lembaga Pemerhati Desa Kabupaten Wakatobi unjuk rasa karena Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-wangi diduga mengintervensi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Senin (5/8/2019).
Salah seorang orator aksi, Roziq mengatakan salah satu bentuk intervensi Kades Koroe Onowa, La Ode Sahirudin, yaitu surat undangan rapat penentuan mekanisme pemilihan BPD ditandatangi oleh kades yang seharusnya ditandatangani panitia pemilihan BPD.
“Kan panitia pemilihan sudah dibentuk jadi harusnya surat undangan rapat penentuan mekanisme harus panitia pada 30 Juli 2019, bukan lagi kades yang tanda tangan,” ujar Roziq dalam orasinya di depan Kantor Bupati Wakatobi.
Dalam rapat tersebut, melalui mekanisme voting disepakati pemilihan BPD diselenggarakan dengan acara dipilih oleh para tokoh, bukan dipilih langsung masyarakat, namun menurutnya keputusan dalam voting merupakan keputusan sepihak karena saat rapat tersebut hanya sebagaian kecil dihadiri masyarakat.
Apalagi dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang BPD Pasal 53 ayat 3 dijelaskan pemilihan BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai tata tertib pemilihan.
“Jadi tidak ada pasal yang membenarkan pemilihan dilakukan oleh perwakilan para tokoh,” terangnya.
Pihaknya juga meminta Pemda Wakatobi memberikan sanksi terhadap kades tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Pemerintah Desa Wakatobi, La Ode Husman, menjelaskan pihaknya akan segera memanggil kades Koroe Onowa untuk mencari solusi persoalan tersebut.
“Sebentar saya akan turun langsung ke Desa Koroe Onowa untuk membicarakan persoalan ini dengan kepala desa dan pihak-pihak terkait,” ucapnya.
Pihaknya juga menginginkan agar pemilihan BPD dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
