SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari sedang berupaya agar kawasan kumuh di kota ini luasnya terus mengalami penurunan dan menjadi kawasan modern sebagaimana dengan visi misi pemerintah menjadikan kota layak huni berbasis ekologi dan teknologi.
Tercatat, data kawasan kumuh saat ini di Kota Kendari sekitar 497,27 hektare. Namun, hingga akhir tahun 2018 lalu Pemkot hanya mampu menangani dan menyelesaikan sekitar 156,92 hektare, jadi tersisa 340,35 hektare.
Sekertaris Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar, mengatakan untuk mencapai target hingga nol hektare kawasan kumuh di Kota Kendari dilakukan penyesuaian dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2017-2022, sehingga 340,35 hektare kawasan kumuh di Kota Kendari ditargetkan selesai pada 2022 bersamaan dengan berakhirnya RPJMD pada 2022.
Salah satu upayanya adalah kolaborasi pembiayaan baik lintas sektor maupun antar-pemerintah.
“Untuk mencapai nol hektar itu di tahun 2022 diperlukan adanya kolaborasi karena penataan kawasan kumuh tidak hanya dilakukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, drainase, perbaikan rumah, tapi diperlukan pembangunan non-fisik, seperti peningkatan ekonomi, pemberdayaan, dan lainnya,” jelas Nahwa Umar saat membuka lokakarya pengembangan kapasitas fasilitator program kota tanpa kumuh, Senin (21/10/2019).
Mantan Kadis BP2RD Kota Kendari ini menambahkan, sebagaimana dengan pesan presiden RI saat pelantikan jangan hanya berorientasi pada proses tapi hasil akhirnya. Jadi perlu ditekankan dana-dana yang diturunkan oleh pemerintah itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya kepada masyarakat, bukan sekadar dihabiskan tapi harus sesuai sebagaimana income-nya (pendapatan), termasuk pada pengembangan kawasan kumuh.
“Seperti kawasan kumuh itu jangan hanya infrastruktur saja yang prioritas, aspek lain harus difokuskan. Apalagi dana kelurahan saat ini bahkan di tahun 2020 sangat besar jumlahnya, jadi itu bisa masuk di aspek lain, seperti ekonomi, pendamping itu (fasilitator) bisa membantu,” terangnya.
(Baca juga: Pemkot Kendari Sulap Kawasan Kumuh di Bungkutoko dan Petoaha menjadi Objek Wisata)
Jadi anggaran itu, lanjut Nahwa, jangan hanya habis percuma tapi ada hasilnya yang bisa diliat dan dinikmati masyarakat sehingga dengan demikian sumber-sumber daya manusia akan lebih unggul seperti cita-cita pemerintah lima tahun ke depan.
“Kita inginkan masyarakat itu bisa maju dan sejahtera, sehingga target Pemkot menangani kawasan kumuh tercapai sesuai dengan visi misi kota layak huni,” tambahnya. (Adv)
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
