SULTRAKINI.COM: KENDARI – Walaupun pembelajaran tatap muka secara terbatas belum jelas jadwal pelaksanaannya. Namun pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara merancang mekanisme pelaksanaannya dalam beberapa kategori untuk SD dan SMP.
Belum jelasnya jadwal pembelajaran tatap muka dikarenakan masih menunggu instruksi dari Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir.
Sementara skenario pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP di Kota Kendari yang dirancang jika pembelajaran tersebut mulai digelar, yakni dibuat dalam kategori kecil, sedang, dan besar. Artinya, pembelajaran tatap muka kategori kecil akan dibuka untuk mempermudah sekolah pengaturan protokol kesehatan bagi siswa. Kategori sedang dimaksudkan sekolah akan PTM untuk tiga hari dalam seminggu–selebihnya dilanjutkan secara daring.
“Kemudian untuk kategori sekolah besar sama dengan kategori sedang. Sambil melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Kota Kendari. Jika memungkinkan, sekolah akan kita buka,” jelas Kepala Dikmudora Kota Kendari Makmur, Kamis (26/8/2021).
Makmur menambahkan, guru dan sisiwa diharapkan segera mengikuti vaksinasi sebagai langkah menuju pembelajaran tatap muka.
Persoalan pembelajaran tatap muka, Kepala SMPN 1 Kendari, Abdul Hamid mengaku pihaknya siap melaksanakannya. Pihak sekolah telah mempersiapkan sarana dan prasarana dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Misalnya, sekolah menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan sarana mencuci tangan.
“Kami saat ini menunggu keputusan Wali Kota Kendari terkait izin PTM terbatas yang akan dilakukan. Kemungkinan awal September ini untuk membuka sekolah secara terbatas,” ucapnya, Kamis (26/8/2021).
Pihak sekolah, kata dia, juga menyiapkan skenario PTM terbatas, yakni hanya mengizinkan dua kali pertemuan seminggu untuk setiap tingkatan kelas.
“Ini sebagai uji coba, kalau nanti pandemi Covid-19 semakin turun, nantinya akan diberlakukan tiga kali pertemuan dan bisa normal kembali,” tambahnya.
Menyangkut vaksinasi di SMPN 1 Kendari, sebanyak 680 orang siswa divaksin dalam pelaksanaannya dua hari. Namun, ada juga siswa dan guru tidak memenuhi syarat vaksin sehingga akan diberikan keterangan dari pihak rumah sakit sebagagai tanda bukti.
“Kesimpulannya semua diperbolehkan kecuali sakit. Jadi vaksinasi itu tidak menjadi syarat utama mengikuti pembelajaran,” tambahnya. (B)
Laporan: Al Iksan
Editor: Sarini Ido
