SULTRAKINI.COM: KENDARI – Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 Sulawesi Tenggara termasuk kategori tinggi dengan nilai sebesar 157,72. Maka berdasarkan hal itu, Pemprov akan mengambil langkah mitigasi guna mengurangi risiko kebencanaan.
Gubernur Sultra, Ali Mazi menjelaskan berdasarkan data tersebut maka, Pemprov akan mengambil tindakan nyata melalui pembangunan secara fisik yakni berupa penanaman pohon, relokasi pemukiman warga, dan pembuatan tanggul.
Kata dia, untuk Penanaman pohon dilakukan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan pemeliharaan hutan mangrove sepanjang bibir pantai untuk mencegah abrasi.
Selanjutnya, pemerintah akan merelokasi pemukiman yang terdampak bencana, baik itu tsunami, banjir, dan tanah longsor. Lalu, pembuatan tanggul sungai dan talud Teluk Kendari untuk mencegah erosi dan abrasi.
Diapun menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diperankan oleh BPBD saja tapi tentunya juga bisa dilakukan oleh semua kalangan.
“Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan bencana yang semakin kompleks, diperlukan manajemen bencana yang baik, terpadu, dan saling terintegrasi antara lembaga atau institusi di semua tingkatan, baik itu pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah,” ujarnya, Selasa (2/11/2021).
Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Pusat, Lilik Kurniawan mengemukakan sebagai upaya mengantisipasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, pemerintah segera memastikan seluruh bupati ataupun walikota melakukan kesiapsiagaan di wilayahnya masing-masing.
“Pastikan seluruh OPD provinsi sudah mempersiapkan sumberdaya dalam mendukung kesiapsiagaan, melakukan simulasi, dan menghimpun relawan dan dukungan lainnya,” ujarnya.
Kemudian, untuk tingkat kabupaten kata dia, untuk segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai titik daerah mana saja yang rawan akan bencana, memastikan seluruh camat, lurah, dan desa melakukan kesiapsiagaan, OPD segera menyiapkan sumberdaya, dan mengaktivasi pusat pengendalian operasi (pusdalops) di BPBD.
Tambahnya, harus dipastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi tentang kebencanaan.
“Informasinya sampai ke masyarakat, pesan itu cepat dipahami, dengan melakukan evakuasi ke tempat yang aman ketika bencana terjadi,” tandas Lilik. (B)
Laporan: Al Iksan
Editor: Hasrul Tamrin
