SULTRAKINI.COM : KENDARI – Bertandang di Sulawesi Tenggara calon Ketua Umum BPP HIPMI nomor urut empat, Mardani H. Maming, yang tidak lain merupakan pengusaha sukses di Kalimantan Selatan berbagi pengalaman cara pengelolaan tambang agar menguntungkan bagi pemerintah daerah dan pengusaha muda di Sultra, Jumat (12/7/2019).
Kata Mardani sebagai kepala daerah agar pengelolaan tambang bisa menjadi kuat dan menguntungkan bagi pemerintah, pengusaha lokal (daerah) maupun masyarakat, maka jangan memberikan pengelolaan izin usaha pertambangan atau IUP pada investor asing seperti Cina maupun dari Eropa pekerjaan tambang yang sempurna.
Artinya yang dimaksud pekerjaan tambang yang sempurna itu, lanjut Mardani, pekerjaan tambang seperti mempunyai izinnya, lahan sendiri, izin jalannya, izin pelabuhannya, dan mempunyai izin transportasinya sendiri.
“kalau ada investor dari luar jangan berikan pekerja tambang yang sempurna, karena tidak mungkin pengusaha daerah mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari luar yang dananya tidak berseri dengan SDM yang luar biasa. Tapi kalau kebijakan kita (Pemerintah) hanya berikan IUP nya saja, sedangkan jalannya, tranportasinya maupun pelabuhannya diberikan pengusaha daerah dan paksa investor untuk bekerjasama dengan daerah, maka tidak mungkin kesejahteraan untuk pengusaha maupun masyarakat akan lebih meningkat karena ada kesinambungan,” ungkap pengusaha sukses batu
bara di Kalimantan Selatan itu, saat bertandang di Sultra dalam acara teposua ronga pengurus BPD HIPMI
Sultra, Jumat (12/7/2019).
Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu juga mengatakan, kebijakan-kebijakan seperti itu sudah pernah ia lakukan dimasa pemerintahanya dulu semasa jadi bupati dua periode. Dengan begitu, urainya, ketika kebijakan pemerintah daerah dan pengusaha sudah kuat maka tidak mungkin kesejahteraan tidak tercapai.
“ini yang harus kita jaga jangan sampai ada orang asing menjadi raja di daerah kita sendiri dan kita hanya jadi penonton didaerah sendiri, jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai oleh asing,
malah kita justru jadi penonton,” tegasnya.
Apalagi, lanjutnya, dengan pengelolaan kawasan industri dengan sistem pajak zero persen, itu sangat tidak baik bagi pemerintah daerah.
“jangan semua dikasikan pada asing apalagi dengan sistem pembayaran zero persen, menurut saya itu sangat tidak menguntungkan daerah,” tutupnya.
Laporan : Hasrul Tamrin
