SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemikir Kiri (GMPK) kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Wakatobi, Senin (11/3/2019). Mereka menuntut pertanggung jawaban penggunaan anggaran Ketua KNPI Wakatobi, Achmad Aksar yang tidak lain anak dari Bupati Wakatobi, Arhawi.
GMPK menilai Bupati Wakatobi, Arhawi telah melindungi anaknya dalam penggunaan anggaran dana hibah sebesar Rp 500 juta.
“Bupati Wakatobi telah melindungi anaknya, karena sampai saat ini bupati tidak pernah memeriksa anaknya. Kepala Dinas Keuangan Wakatobi kemarin tidak memberikan SPJ KNPI versi Achmad Aksar, karena kalau di berikan pasti anak bupati akan jadi tersangka,” kata salah seorang orator aksi GMPK, Emen Lahuda.
Emen Lahuda meminta, Arhawi untuk memeriksa Achmad Aksar, karena diduga telah melakukan korupsi terhadap dana KNPI Wakatobi.
Korlap Aksi, La Rahman, mempertanyakan legitimasi apa yang membuat bupati untuk menyetujui pemberian anggaran ke KNPI yang dinahkodai oleh anaknya.
“Padahal setahun yang lalu KNPI terjadi dualisme, sehingga saat itu ketua KNPI Wakatobi, Arbaim Aulia Rahman (versi Umar Bonde) melakukan audiens dengan Ketua DPRD Wakatobi, yang masih dipimpin oleh Muhamad Ali, dan disepakati bahwa dengan adanya polemik (dua vervi KNPI) ini maka kedua KNPI tersebut diberikan dana hibah melalui APBD Wakatobi, tapi Pemda Wakatobi hanya mencairkan anggaran ke KNPI dibawa kepemimpinan anak sulung Bupati Wakatobi sebesar Rp 500 juta. Apa lagi sekarang sudah jelas bahwa KNPI yang dipimpin Achmad Aksar tidak sah, karena saat ini di pusat KNPI versi Achmad Aksar telah melebur ke KNPI versi Arbaim Aulia Rahman,” ungkapnya.
Menurut Rahman penggunaan anggaran sebesar Rp 500 juta tersebut, tidak jelas pertanggung jawabannya. “Saat ini yang kita tau kegiatan yang dibuat Achmad Aksar selaku Ketua KNPI hanya futsal saja, dengan anggaran Rp 50 juta, jadi Rp 450 jutanya dikemanakan,” terangnya
Sementara itu, orator aksi yang merupakan pengurus KNPI versi Achmad Aksar, Alwi menjelaskan selama menjadi pengurus KNPI dirinya tidak mengetahui penggunaan anggaran sebesar Rp 500 juta tersebut.
“Saat rapat kerja tahun lalu, telah disepakati bahwa setiap OKP akan diberikan dana sebesar Rp 25 juta dari anggaran KNPI, namun hingga saat ini anggaran yang disepakati itu tidak pernah dicairkan ke OKP,” ungkapnya.
\Karena Bupati Wakatobi sedang berada di luar daerah, unjuk rasa diahlikan ke DPRD Wakatobi.
Setelah tiba di DPRD Wakatobi, Ketua DPRD, Sudirman A. Hamid langsung menerima massa. Dalam dialog tersebut disepakati pada Rabu (13/3/2019), DPRD akan memanggil dinas terkait agar diberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) KNPI.
Usai melakukan aksi, GMPK Wakatobi lansung melaporkan Bupati Wakatobi, Arhawi beserta anaknya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi, atas dugaan korupsi dana hibah KNPI Wakatobi tahun 2018. Karena terindikasi telah menyalagunakan wewenangnya sebagai kepala daerah dalam proses pencairan dana hibah KNPI tahun 2018.
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Habiruddin Daeng
