SUARA

Pergub Sultra Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Pengendalian Covid-19 Diterbitkan

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalaian Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini guna mempercepat penanganan dan pencegahan Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, M. Ridwan Badallah, mengatakan di dalam Pergub yang tertandatangani per 1 September 2020 itu, ruang lingkup peraturan yang diatur dalam meliputi lima aspek, yakni pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan.

“Subyek pengaturan meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” tambahnya, Selasa (8/9/2020), dikutip dari keterangan tertulisnya.

Aspek monitoring dan evaluasi, katanya, gubernur berwenang melakukan monitoring dan evaliasi terhadap pelaksanaan Pergub dan mendelegasikan kewenangan tersebut pada gugus tugas/satuan tugas penanganan Covid-19 daerah, perangkat daerah teknis terkait di bawah koordinasi sekretaris daerah.

Sedangkan mengenai pemberian sanksi, dikenakan pada dua kelompok, yakni perorangan dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

yamaha

“Sementara, aspek pendanaan, bersumber dari APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Pembentukan produk hukum daerah, seperti Pergub ataupun Perda, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 80/2015 maupun Permendagri Nomor 120/2018 disebutkan, rancangan produk hukum tingkat provinsi dilakukan pembinaan oleh menteri dalam negeri melalui direktur jenderal otonomi daerah. Pembinaan ini difasilitasi paling lama 15 hari setelah diterimanya surat permohonan fasilitasi.

“Jika mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tanggal 4 Agustus 2020, terbitnya Pergub Nomor 29/2020 hanya memakan waktu kurang dari 30 hari, termasuk di dalamnya proses fasilitasi dengan kemendagri,” ucapnya. (C)

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.