Siap-siap SP2020, Intip Sensus Penduduk Sultra 2010

SULTRAKINI.COM: Setiap sepuluh tahun sekali, Indonesia melaksanakan sensus penduduk. Artinya pada 2020, sensus penduduk kembali diselenggarakan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia.

Perjalanan sensus penduduk di Indonesia dimulai pada 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000, dan pada 2010. Dua sensus diambil oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1920 dan 1930. Khusus 2020, hajatan besar Badan Pusat Statistik ini akan digelar pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

Sensus Penduduk wilayah Sultra

Rapat koordinasi sensus penduduk 2020 di Kota Kendari, Senin (16/12/2019). (Foto: Riswan/SULTRAKINI.COM)
Rapat koordinasi sensus penduduk 2020 di Kota Kendari, Senin (16/12/2019). (Foto: Riswan/SULTRAKINI.COM)

Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari pelaksanaan sensus penduduk 2020. Sebanyak 4.000 petugas sensus akan disebar di 17 kabupaten/kota wilayah Sultra.

Diterangkan Kepala BPS Sultra, Muhammad Edy Mahmud, SP2020 merupakan sensus penduduk pertama Indonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Termasuk meminta komitmen dari Diskominfo untuk menyebarluaskan informasi sensus penduduk ke publik.

Proses pengumpulan data sensus akan menggunakan dua metode, yakni online dan offline secara bertahap. Metode online bisa digunakan masyarakat yaitu langsung mengakses laman sensus.bps.go.id. Petugas sensus akan terus memantau dan mengevaluasi berkala sensus penduduk secara online tersebut. Cara ini cukup efisien mengingat masyarakat bisa mengaksesnya melalui smartphone, tablet, maupun komputer masing-masing.

Basis utama metode online ini adalah nomor induk kepegawaian (NIK) yang dikeluarkan Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Apabila masyarakat masih kesulitan jaringan internet, kata Edy, tidak perlu khawatir. Ribuan orang petugas sensus penduduk sudah disiapkan untuk mensukseskan satu data kependudukan Indonesia ini.

“Petugas sensus nantinya turun ke lokasi. Pencacahan lapangan dijadwalkan pada Juli 2020. Metode ini, yakni metode kombinasi, menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus, kemudian dilengkapi dengan sampel survei,” jelas Edy pada Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020, Kolaborasi Menuju Satu Data Kependudukan di Kota Kendari, Senin (16 Desember 2019).

(Baca: Menuju Satu Data Kependudukan, BPS Sultra Hadirkan Dua Metode Sensus 2020)

Melihat geografis Sultra begitu luas, BPS Sultra berharap pegawai di lingkungan kerja maupun stakeholders untuk berpartisipasi mensosialisasikan SP2020.

Dukungan untuk menuju satu data penduduk ini juga dinyatakan dalam bentuk komitmen yang ditandatangani BPS, Disdukcapil, dan Diskominfo lingkup Sultra.

“Ini merupakan kaloborasi untuk mensukseskan Sensus Penduduk 2020. Kolaborasi dapat menghasilkan data kependudukan yang konsisten. Mari bantu kami mencacat Indonesia,” ucap kata Kepala Badan Pusat Statistis Provinsi Sulawesi Tenggara, Moh. Edy Mahmud, SSi, MP pada acara Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020, Kolaborasi Menuju Satu Data Kependudukan di Kendari, 16 Desember 2019.

Rapat koordinasi sensus penduduk 2020 di Kota Kendari, Senin (16/12/2019). (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)

Ajakan kepada masyarakat juga disampaikan Asisten Administrasi Perekenomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sultra, Suharno. Dikatakannya, SP2020 membutuhkan peran besar dari data administrasi kependudukan yang dibuat dan diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Data ini sangat bermanfaat untuk perencanaan berbagai kebutuhan pembangunan mulai dari sektor kesehatan, kesempatan kerja, perumahan, hingga sektor kebutuhan berbagai infrastruktur.

“Mari bangun komitmen untuk bergerak bersama mengawali langkah menuju satu data kependudukan,” ucap Suharno.

Rapat koordinasi sensus penduduk 2020 di Kota Kendari, Senin (16/12/2019). (Foto: Riswan/SULTRAKINI.COM)
Rapat koordinasi sensus penduduk 2020 di Kota Kendari, Senin (16/12/2019). (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)

Sensus Penduduk Sultra 2010
SP2010 di Provinsi Sultra menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 2.232.586 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di perkotaan sebanyak 611.373 jiwa (27,38 persen) dan perdesaan sebanyak 1.621.213 jiwa (72,62 persen).

Persentasi distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 2,31 persen di Kabupaten Konawe Utara hingga yang tertinggi sebesar 14,12 persen di Kabupaten Kolaka.

Jenis Kelamin Penduduk
Penduduk laki-laki Provinsi Sultra sebanyak 1.121.826 jiwa dan perempuan sebanyak 1.110.760 jiwa. Seks Rasio adalah 101, berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Seks Rasio menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kabupaten Wakatobi sebesar 92 dan tertinggi adalah Kabupaten Konawe Utara sebesar 110.

Seks Rasio pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, kelompok umur 5-9 sebesar 107, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 92 sampai dengan 111, dan dan kelompok umur 65-69 sebesar 93.

Fortune

Umur Penduduk
Median umur penduduk Provinsi Sultra tahun 2010 adalah 23,04 tahun. Angka ini menunjukkan penduduk wilayah tersebut termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Sultra adalah 63,47. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 63 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 52,12 sementara di daerah perdesaan 68,20.

Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 26,1 tahun dan perempuan 22,3 tahun (perhitungan Singulate Mean Age at Marriage/SMAM).

Migran Masuk Risen
Jumlah penduduk yang merupakan migran risen terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil SP2010 mencatat 121 090 penduduk atau 6,2 persen penduduk merupakan migran masuk risen antar kabupaten/kota. Persentase migran masuk risen di daerah perkotaan 2,6 kali lipat lebih besar daripada di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 11,1 dan 4,3 persen.

Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 63 524 berbanding 57 566 orang. Seks rasio migran risen adalah 110. Data-data tersebut menunjang teori, bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak yang melakukan perpindahan. Persentase migran terbesar di Kota Kendari dan terkecil di Kabupaten Buton Utara.

Migran Masuk Seumur Hidup
Jumlah penduduk yang merupakan migran seumur hidup terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil SP2010 mencatat 630 197 penduduk atau 28,2 persen penduduk merupakan migran masuk seumur hidup antar kabupaten/kota. Persentase migran masuk seumur hidup di daerah perkotaan 0,6 kali lipat lebih besar daripada di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 38,4 dan 24,4 persen.

Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 327 732 berbanding 302 465 orang. Seks rasio migran risen adalah 108. Data-data tersebut menunjang teori, bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak yang melakukan perpindahan. Persentase migran terbesar di Kabupaten Kolaka dan terkecil di Kabupaten Wakatobi.

Pendidikan
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 UU No. 20 tahun 2003). Berdasarkan hasil SP2010, persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,67 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 5,83 persen.
Ukuran atau indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan pendidikan antara lain pendidikan yang ditamatkan dan Angka Melek Huruf (AMH). Berdasarkan hasil SP2010, persentase penduduk 5 tahun yang berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 39,87 persen, dan AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 89,99 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada 90 orang yang melek huruf. Penduduk dikatakan melek huruf jika dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Penduduk Usia Sekolah
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 311 530 jiwa, 13-15 tahun 138 811 jiwa, 16-18 tahun 128 948 jiwa dan 19-24 tahun 236 941 jiwa.

Di perkotaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 74 506 jiwa, 13-15 tahun 35 899 jiwa, 16-18 tahun 39 591 jiwa dan 19-24 tahun 84 816 jiwa. Di perdesaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 237 024 jiwa, 13-15 tahun 102 912 jiwa, 16-18 tahun 89 357 jiwa dan 19-24 tahun 152 125 jiwa.

Jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 150 773 jiwa, 13-15 tahun 67 454 jiwa, 16-18 tahun 64 031 jiwa dan 19-24 tahun 121 362 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki usia 7-12 tahun sebanyak 160 757 jiwa, 13-15 tahun 71 357 jiwa, 16-18 tahun 64 917 jiwa dan 19-24 tahun 115 579 jiwa.

Pendidikan yang Ditamatkan
Kualitas SDM dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Gerakan wajib belajar 9 tahun (1994) menargetkan pendidikan yang ditamatkan minimal tamat SMP. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 11,44 persen, tidak/belum tamat SD 23,35 persen, tamat SD/MI/sederajat 25,34 persen dan tamat SMP/MTs/sederajat sebesar 15,88 persen.

Kualitas SDM daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Persentase penduduk uisa 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat di perdesaan 32,11 persen lebih rendah dibandingkan perkotaan 60,19 persen. Pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat 38,13 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki 41,61 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS 13-15 tahun sebesar 84,78 persen. Ini menunjukkan masih terdapat kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) sebesar 15,22 persen yang tidak bersekolah. APS 16-18 tahun sebesar 58,86 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 21,06 persen.
APS di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaannya (gap). Di perdesaan APS 7-12 tahun sebesar 93,99 persen, APS 13-15 tahun 83,12 persen, APS 16-18 tahun 54,02 persen, APS 19-24 tahun sebesar 11,03 persen. Di perkotaan APS 7-12 tahun sebesar 96,03 persen, APS 13-15 tahun 89,52 persen, APS 16-18 tahun 69,78 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 39,13 persen.

Pendidikan yang Ditamatkan
Pendidikan yang tinggi merupakan salah satu tuntutan era globalisasi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Modal dasar yang berkualitas merupakan tujuan utama pembangunan manusia Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta berpendidikan tinggi adalah upaya mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global.

Berdasarkan hasil SP2010, penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara usia 5 tahun ke atas yang tamat SM/sederajat sebesar 18,27 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 2,16 persen, tamat DIV/S1 sebesar 3,30 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,26 persen.

Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 89,99 persen. AMH penduduk usia 15 tahun ke atas perempuan (87,02 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (93,02 persen). AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan (87,35 persen) lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan (96,52 persen).

Rendahnya AMH penduduk usia 15 tahun ke atas disebabkan oleh rendahnya AMH penduduk usia 45 tahun ke atas. AMH penduduk usia 45 tahun ke atas sebesar 72,81 persen. AMH penduduk usia 45 tahun ke atas perempuan (63,05 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (82,93 persen).

Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 965 062 orang, di mana sejumlah 948 757 orang diantaranya bekerja, sedangkan 16 305 orang merupakan pencari kerja. Dari hasil SP 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 66,72 persen, di mana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 81,81 persen dan 51,95 persen. Sementara itu, bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, TPAK di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 55,93 persen dan 71,09 persen. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Kolaka Utara (75,36), Kabupaten Konawe Utara (72,62), dan Kabupaten Konawe Selatan (72,48). Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 16 305 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 1,69 persen.

Perumahan
Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang pesat menjadikan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat pula. Program pemerintah yang menyangkut perumahan terus ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal di Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara paling banyak adalah milik sendiri. Rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m2 paling banyak dijumpai di Kota Kendari (12 757 rumah tangga), sementara yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Konawe Utara (314 rumah tangga).

Kesulitan Fungsional
Hasil SP 2010 tidak dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas karena perbedaan konsep dan definisi antara SP 2010 dan Kementerian Sosial. Pendekatan tingkat kesulitan yang dialami oleh penduduk digunakan sebagai proksi mendapatkan informasi penyandang disabilitas.

Seseorang dapat memiliki satu atau lebih jenis kesulitan dengan derajat kesulitan ringan atau parah. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kesulitan, baik ringan maupun parah, dengan jenis kesulitan penglihatan sebesar 4,25 persen, kesulitan pendengaran sebesar 1,83 persen, kesulitan berjalan atau naik tangga sebesar 1,65 persen, kesulitan mengingat/berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain sebesar 1,57 persen, dan yang memiliki kesulitan mengurus diri sendiri sebesar 0,99 persen.

Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.