SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Kendari meminta dan mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan audit penggunaan anggaran di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara.
Pasalnya, pasca perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua sudah berakhir. Namun terkait penggunaan dana APBD yang mencapai kurang lebih Rp30 miliar, harus dipertanggungjawabkan. Apalagi, ada dugaan pelanggaran seperti pengadaan peralatan cabang olahraga (Cabor) dimana sejumlah cabor tidak memiliki kontrak pembelian.
Bahkan ada yang diatas 200 juta tanpa tender. Belum lagi pengadaan seragam kontingen, mulai dari baju hingga sepatu disinyalir prosesnya menyalahi aturan hingga bendahara umum KONI Sultra enggan menandatangani kwitansi. Lalu, soal harga penginapan di Papua, penggunaan mobil rental dan komsumsi pertanggungjawaban dananya harus jelas.
Ketua HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan, menegaskan sudah mendapat informasi terkait adanya dugaan persoalan penggunaan anggaran di KONI Sultra. Nah hal apapun soal uang rakyat harus mendapat perhatian serius.
“Ini wajib jadi atensi semua pihak termasuk Gubernur Sultra untuk mendorong dana hibah KONI di audit, setelah berakhirnya PON di Papua,” tegasnya, Selasa (9/11/2021).
Menurut Ujang, Kepolisian dan Kejaksaan pun harus segera mengambil langkah. Sebab ketika berbicara dugaan penggunaan anggaran yang salah berarti ada indikasi korupsi.
“Dari awal pasti ada yang salah. Misalnya soal pengadaan barang, kalau bendahara dan tim pemeriksa tidak mau bertanda tangan berarti ada sesuatu yang tidak beres,” bebernya.
Ujang kembali menegaskan, pihaknya akan mengawal dugaan kasus ini agar diusut hingga ke akarnya. Termasuk soal sewa hotel, makanan juga penggunaan mobil rental.
“Saya juga dapat informasi ada pengadaan peralatan mencapai miliaran. Nah ini harus dilihat sesuai atau tidak. Jangan sampai ada tempat pembelian lebih murah, terus pembeliannya diatur untuk mendapatkan keuntungan,” bebernya.
Ditempat terpisah, Tim Pemeriksa Peralatan Cabor KONI Sultra, Arifin L Godo, membenarkan jika proses pembelian peralatan cabor ada yang tidak memiliki kontrak.
“Mohon maaf saya tidak bisa jelaskan semuanya. Nanti kalau diminta penjelasan secara resmi pasti saya beberkan semua. Saya akan buka secara menyeluruh,” tutupnya.
Editor: Hasrul Tamrin
