SULTRAKINI.COM: JAKARTA – Dalam upaya mendukung resolusi konflik Israel-Palestina, Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyoroti pentingnya langkah progresif pemerintah Indonesia. Pada Sabtu (11/11), Said mengungkapkan apresiasi terhadap bantuan kemanusiaan yang dikirimkan pemerintah dan LSM Indonesia untuk warga Palestina.
Namun, ia menekankan perlunya tindakan lebih lanjut, terutama dalam mendorong Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata, meskipun Indonesia saat ini bukan anggota.
Konflik berdarah yang telah berlangsung selama sebulan antara tentara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina, termasuk Hamas di Jalur Gaza dan Hisbulloh di Selatan Lebanon, telah menyebabkan lebih dari 10 ribu korban jiwa di Palestina dan jutaan lainnya mengungsi.
Tindakan agresif Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, termasuk penyerbuan dan pengeboman di Gaza, telah memicu protes global, namun belum menghasilkan perubahan signifikan.
Said menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mencegah dan menengahi konflik ini. Dalam sidang DK PBB tanggal 18 Oktober dan 6 November 2023, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya, menghambat kemajuan resolusi konflik.
Menurut Said, Indonesia harus mengambil langkah ekstraordiner, termasuk membangun aliansi dengan ASEAN, OKI, Rusia, dan Tiongkok, untuk menekan Israel melalui sanksi ekonomi dan penyiagaan pasukan pemeliharaan perdamaian.
Selain itu, Said menekankan pentingnya rencana kerja internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan pasca perang di Palestina. Meskipun Majelis Umum PBB telah mendukung gencatan senjata dengan 120 negara mendukung, 14 menolak, dan 45 abstain, keputusan ini belum memberikan dampak nyata di lapangan.
Oleh karena itu, Said mendesak pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan peta jalan bersama dengan kekuatan regional dan negara besar lainnya untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan mereformasi PBB agar dapat menjadi solusi efektif atas krisis global.
Laporan: Aleks Marten
