SULTRAKINI.COM: KENDARI – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang kedua tahun 2019 direncanakan akan dibuka pada bulan Oktober. Namun tidak dengan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) atau honorer K2.
Pasalnya, berdasarkan hasil rapat belum lama ini antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diminta anggaran penerimaan dan tunjangan untuk P3K dibebankan melalui anggaran APBD masing-masing daerah.
Plh Wali Kota Kendari yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah, Nahwa Umar, yang baru-baru ini mengikuti pertemuan mengatakan setelah adanya pertemuan tersebut, pemerintah kota kendari jujur saja masih berfikir dua kali lipat untuk bisa menerima kebutuhan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K).
“Jujur saja untuk P3K kita belum berfikir kesana, kita hanya akan fokus ke jalur umum, karena hasil keputusan para wali kota di rapat Korwil para Wali Kota memutuskan untuk P3K didorong supaya digaji dengan APBN, karena itu kebijakan pemerintah pusat supaya digaji ke APBN. Jadi kita masih menunggu walaupun hasil keputusan rapat kemarin dengan BKN tetap didorong didaerah,” ungkap Nahwa Umar, Senin (5/8/2019).
Katanya, jika pemerintah pusat tetap ngotot untuk anggaran tunjangan P3K dibebankan ke daerah maka Pemerintah Kota Kendari mustahil untuk bisa melakukan hal itu. Pasalnya, dengan kondisi keuangan daerag saat ini akan membuat pusing tujuh keliling Pemkot untuk bagaimana mendapatkan dana untuk membayarkan tunjungan.
Apalagi, dihitung-hitung anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk membayar tunjangan P3K dalam setahun berkisar diangka 10 miliar/tahun.
“kalau tetap dipaksakan dibebankan pada daerah, kita malah semakin tidak bisa membangun, akhirnya kita hanya menggaji itu saja. Kemudian dana-dana yang harusnya kita bisa pake untuk membangun Kota malah tidak bisa lagi, harus lari kesana. Jadi kalau bisa diterima dianggarkan melalui APBN maka akan dibuka, jika tidak berarti tidak trima,” jelasnya.
Meski diakuinya, dari segi kebutuhan pemerintah kota kendari masih membutuhkan atau kekurangan utamanya untuk tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan. Tapi lagi-lagi dengan kondisi keuangan yang tidak maksimal sehingga itu didorong untuk dibiayai di APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAU).
Bukan itu saja, lanjut mantan Kadis BP2RD Kota Kendari itu, dengan kondisi keuangan daerah saat ini, hitungannya hingga tahun 2020 pemerintah kota kendari belum bisa merekrut pegawai P3K. Olehnya itu, beberapa upaya Pemkot seperti pemasangan alat perekam pajak disetiap rumah makan, hotel hingga tempat hiburan malam dipasang dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“tahun ini sampai dengan tahun 2020 kita belum bisa rekrut P3K, kita akan liat dulu kondisi keuangan daerah. Makanya dengan cara menerapkan memasang alat wajib pajak bisa mendongrak kita punya PAD baru kita bisa memikirkan merekrut. Tapi kalau jalur umum tetap kita buka,” tukasnya.
Akan tetapi untuk penerimaan CPNS jalur umum, pemerintah kota kendari tetap mengupayakan untuk tetap bisa dibuka dan menerima sekitar 200 orang sesuai dengan formasi yang sudah diusulkan. Dengan formasi prioritas tenaga IT dan hukum.
“kalau CPNS jalur umum tetap pasti kita buka dengan kebutuhan terutama tenaga IT, sebagaimana visi misi kota kendari menuju kota layak huni berbasis informssi dan teknologi, apalagi di kelurahan semua sudah berbasis sistem online,” pungkasnya. (Adv)
Laporan : Hasrul Tamrin
